DPP KNPI Dukung Percepatan Penerbitan Kebijakan Proses Sertifikasi Halal

DPP KNPI Dukung Percepatan Penerbitan Kebijakan Proses Sertifikasi Halal

Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mendukung Komisi VIII DPR yang akan segera memanggil Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membahas proses sertifikasi halal.

Dia juga mendukung Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang telah meresmikan PT Sucofindo dan Pusat Pemeriksa Halal Universitas Hasanudin sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

“Kami meminta BPJPH mempercepat penerbitan kebijakan-kebijakan untuk mendukung pelaksanaan proses sertifikasi halal yang menjadi tugas dan fungsi badan tersebut,” kata Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Sertifikasi halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menjadi sorotan dari Ketua Umum DPP KNPI.

Dirinya ingin memastikan agar penggunaan keuangan yang dipungut dari proses sertifikasi halal MUI berjalan transparan dan memiliki pertanggungjawaban kepada publik.

Salah satunya mendesak penegak hukum baik kejaksaan maupun Polri untuk memeriksa penggunaan keuangan sertifikasi halal MUI.

“Kami juga mendesak adanya auditor independen yang memeriksa laporan keuangan MUI dari sertifikasi halal, untuk mencegah terjadinya penyelewengan anggaran,” tuturnya.

Harris berharap Omnibus Law RUU Cipta Kerja bisa memperbaiki masalah ini, sehingga proses pelayanan produk halal menjadi lebih mudah, sederhana, dan murah.

“Termasuk bisa melibatkan semua ormas Islam dan perguruan tinggi di Indonesia,” ucapnya.

Sumber : tribunnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *