Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau (PUPR) akan mengalihkan anggaran infrastruktur Rp24,53 triliun untuk membantu penanganan virus corona. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pengalihan dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kami ditugaskan Kementerian Keuangan untuk merealokasi anggaran sebesar Rp24,53 triliun dari DIPA PUPR tahun 2020 yang sebesar Rp120 triliun.
Basuki mengatakan jumlah anggaran yang direlokasi tersebut disesuaikan Kementerian Keuangan dengan kebutuhan nasional untuk menangani tiga prioritas penanggulangan wabah virus corona.
Prioritas tersebut adalah, membantu sektor kesehatan dalam melindungi publik dari pandemi Covid-19, memberikan jaringan pengaman sosial atau social safety net bagi masyarakat miskin yang terdampak penyakit tersebut, dan membantu industri konstruksi terutama UMKM guna mencegah PHK serta menjaga daya beli masyarakat di pedesaan.
Total jumlah realokasi Rp24,53 triliun tersebut berasal dari pengalihan anggaran di Ditjen Bina Marga sebesar Rp8,8 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp4,3 triliun, Ditjen SDA sebesar Rp9,5 triliun, Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar Rp1,7 triliun.
Sedangkan untuk sejumlah direktorat atau badan lainnya di bawah Kementerian PUPR, realokasi anggarannya diambil dari perjalanan dinas dan paket-paket meeting. Sumber-sumber untuk realokasi anggaran tersebut diambil dari optimalisasi kegiatan non-fisik yang bisa ditunda atau dihemat, kemudian dari penghematan alokasi perjalanan dinas serta paket meeting sebesar 50 persen dari sisa anggaran yang belum terserap pada tahun anggaran 2020.
About Author
