KAMI: Gerakan Kontraproduktif dan Tidak Menyelamatkan

KAMI: Gerakan Kontraproduktif dan Tidak Menyelamatkan

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan akronim KAMI, telah mendeklarasikan dirinya pada 18 Agustus 2020 lalu di Tugu Proklamasi, Jakarta. Hingga pada 4 September 2020 lalu, deklarasi serupa diadakan di Gedung PDHI Yogyakarta, untuk membentuk jaringan daerah dalam pergerakan KAMI di wilayah DIY.

Rangkaian deklarasi gerakan tersebut menuai pro-kontra di lapisan masyarakat secara nasional. Langkah yang diambil oleh KAMI dianggap tidak bijak, mengingat kondisi masyarakat saat ini sedang berperang menghadapi pandemi Covid-19. Hal itu juga yang disampaikan oleh salah satu tokoh PWNU DIY, H. Fahmi Akbar Idris. Ia berpendapat, alangkah lebih baik jika masyarakat saling bahu-membahu menghadapi pandemi ini.

“Dikala negara dilanda Pandemi Covid-19 malah sibuk untuk melakukan pergerakan politik, bukan sibuk untuk membantu masyarkaat dalam mengatasi pandemi ini,” ucapnya.

Ia juga menambahkan bahwa PWNU telah menetapkan langkah untuk menolak bergabung bersama KAMI, sehingga PWNU DIY telah mengambil langkah agar jamaah, warga maupun jam’iyah selamat, terlindungi dari pengaruh KAMI.

Selain mendapat penolakan dari berbagai tokoh masyarakat, gerakan KAMI juga mendapat pukulan dari lapisan masyarakat bawah di berbagai daerah terkait eksestensi gerakannya yang sarat kepentingan politik.

Di Bandung, Kamis (3/9), puluhan orang yang tergabung dalam Ikatan Cendikia Cipayung menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Sate, Kota Bandung. Puluhan massa aksi ini datang dengan berjalan kaki, dipimpin oleh koordinator aksi yang menaiki mobil komando. Dalam aksinya, masa membentang spanduk dan pamflet yang berisikan penolakan terhadap acara deklarasi tersebut. “Kami akan menolak deklarasi KAMI yang akan digelar di Kota Bandung.” ucap koordinator aksi Sakuntala. Menurutnya kegiatan deklarasi KAMI rawan memicu kerumunan masa. Padahal pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir. Sakuntala juga menekankan kegiatan deklarasi itu sarat dengan kepentingan politik.

Hal serupa terjadi di Rembang. Puluhan orang yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Rembang Peduli Indonesia, Rabu (9/9) menggelar aksi demo di kawasan alun-alun setempat. Mereka menentang gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dideklarasikan di Jakarta, Yogyakarta, Solo dan beberapa daerah lain. Dalam aksi tersebut, Aliansi Pemuda Rembang Peduli Indonesia mengatakan, Indonesia saat ini dalam keadaan kondusif, pemerintahan berjalan dengan baik dan Pancasila tetap kokoh sebagai dasar negara. Jalannya pmerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah dan sedang berupaya meningkatkan perekonomian negara di tengah pandemi Covid-19.

Adanya berbagai sikap penolakan terhadap gerakan politik KAMI, menunjukan bahwa gerakan KAMI tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat mendasar saat ini ialah saling merangkul dengan elemen rakyat lainnya maupun dengan pemerintah dalam menghentikan pandemi Covid-19. Alih-alih membantu masyarakat, gerakan KAMI malah memicu adanya kerumunan massa yang akan menggagalkan tujuan masyarakat dan pemerintah dalam menangani Covid. Selain itu, perlu ditelisik lebih dalam kepentingan politik dibalik gerakan KAMI. Karena yang kita ketahui bersama adalah pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk melayani berbagai kebutuhan rakyat. Semua kebijakan tersebut sedang berproses. Pertanyaannya adalah, apakah bijak dan tepat apabila ada segilintir orang yang mengganggu kinerja pemerintah dengan motif ‘menyelematkan’, sementara semua kebutuhan masyarakat sudah terjamin. Sementara semua sedang fokus bahu-membahu melawan pandemi ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *