Institusionalisasi BPIP Momentum Kebangkitan Pancasila

Institusionalisasi BPIP Momentum Kebangkitan Pancasila

Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan menyatakan pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan niat baik pemerintah untuk menangani secara serius ancaman terhadap ideologi negara. Institusionalisasi BPIP merupakan salah satu momentum kebangkitan Pancasila.

Halili mengatakan perlu upaya untuk menguatkan BPIP agar dapat semakin berperan menangani secara serius ancaman terhadap ideologi Pancasila. “Agar dapat berfungsi secara optimal untuk mencegah pembesaran atau perluasan eksistensi ancaman terhadap Pancasila,” kata Halili dalam webinar ‘Infiltrasi Radikalisme di Lembaga Negara, Pemerintahan dan BUMN, Selasa (11/8/2020).

Menurut Halili jika BPIP dibubarkan, maka akan menjadi kemenangan bagi kelompok-kelompok intoleran. “Kalau BPIP itu dibubarkan yang tepuk tangan paling nyaring adalah kelompok-kelompok konservatif keagamaan,” ujar Halili. Diketahui, saat kisruh Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sempat mencuat desakan agar BPIP dibubarkan.

Halili menyatakan gerakan menolak RUU-HIP yang kemudian dikaitkan dengan institusionalisasi BPIP bukanlah gerakan kelompok anti-Jokowi semata. Lebih dari itu, wacana tersebut dikumandangkan oleh kelompok-kelompok fundamentalis keagamaan.

“Jangan sampai BPIP bubar karena gerakan yang belakangan masif mengaitkan penolakan RUU HIP dengan institusionalisasi BPIP adalah salah satu upaya untuk merayakan kemenangan besar kelompok-kelompok fundamentalis agama. Jadi bukan semata kelompok politik anti-Jokowi,” tegas Halili.

Halili mengungkap sejumlah survei dan riset yang dilakukan Setara Institute sejak 2016 menunjukkan semakin masifnya paham intoleransi di kalangan pelajar dan perguruan tinggi. “Dari 2016 tingkat kecemasan kita 2,7% atas anak-anak muda di tahun 2019 itu meningkat menjadi 32,1%,” ungkapnya.

Hasil riset ini mengkhawatirkan lantaran tak tertutup kemungkinan para pelajar dan mahasiswa yang terpapar paham intoleransi itu nantinya akan masuk ke instansi pemerintah baik di kementerian dan lembaga maupun perusahaan BUMN. Pegawai pemerintah yang dibiayai negara justru merongrong ideologi bangsa.

“Tidak ada toleransi mestinya yang diberikan negara terhadap ancaman atas Pancasila terutama yang ada di dalam kelembagaan negara itu sendiri,” katanya.

Dikatakan terdapat UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tiga Peraturan Pemerintah untuk menangani ASN yang memiliki paham anti-Pancasila. Selain itu terdapat enam lembaga yang berkaitan erat dengan ASN yang terpapar paham intoleransi, yakni Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kempan RB, APIP, BKN, KASN, Ombudsman.

Namun, Halili menilai penanganan paham radikalisme di instansi pemerintah tidak berjalan optimal lantaran belum padunya kebijakan dan program mengenai persoalan tersebut.

Sumber : https://www.beritasatu.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *