Categories Uncategorized

GPK dan PPP DIY Tegaskan Tak Ikut-Ikutan Deklarasi Anies Presiden di Yogya

Imam Fauzan, Ketua Umum Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Pusat dan Ketua DPW PPP DIY, M Jazid, menegaskan tidak ada dalam pihak yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 di Grand Pasific Jalan Magelang, Rabu (16/11/2022).
 
GPK dan PPP DIY menyatakan segala keputusan pengusungan calon presiden adalah kewenangan DPP PPP. 
 
“Hari ini kami dari PP GPK Pusat segaris lurus dengan keputusan DPP PPP. Kami sampai hari ini masih menunggu arahan dan belum memutuskan siapa calon presiden 2024. Siapapun capres yang diusung DPP akan satu komando mendukung yang diusung. Deklarasi hari ini tidak ada dari GPK dan PPP, itu tidak ada. Hanya oknum yang membawa nama GPK tapi kami tidak ada arahan secara struktural,” tegas Imam Fauzi pada wartawan di kantor DPW PPP DIY. 
 
Imam menegaskan, struktural partai dari tingkat pusat hingga cabang tidak terkait dengan acara yang diselenggarakan Forum Kabah Membangun di Grand Pasific. Meski begitu, segala aspirasi dari grassroot tetap ditampung dan dijembatani sampai ke pusat. 
 
“Kami di DPP, DPW dan DPC juga sama sekali tidak terlibat di acara Grand Pasific. Kami sesuai permintaan DPP, kalau ada aspirasi dari grasroot sekedar aspirasi tapi keputusan kami serahkan ke DPP. Apapun yang jadi keputusan DPP tetap mendukung,” sambungnya. 
 
Hal senada disampaikan Ketua DPW PPP DIY, M Jazid, yang menyatakan pihaknya tidak ada kaitan dengan deklarasi Anies Baswedan di Grand Pasific. Forum tersebut menurut Jazid berada di luar area PPP dan diminta tidak lagi mengklaim ada di barisan partai berlambang Kabah ini. 
 
“Kami tidak ada hubungan sama sekali dengan Forum Kabah Membangun. Ini jelas tidak ada hubungannya, mereka di luar area dan ranah kami. Kalau memberi masukan silahkan tapi jangan mengklaim massa kami, membebaskan dari masalah tapi tak ada kontribusi dengan internal PPP. Ke depan jangan sampai singgung PPP kami dan massa kami,” tegas Jazid. 
 
Terkait persoalan pencalonan, Jazid juga menyampaikan bahwa hal tersebut adalah kewenangan DPP PPP. Daerah mengusulkan nama namun segala kewenangan dan keputusan berada di tingkat pusat. 
 
“Masalah pencalonan adalah ranah DPP, bukan ranah kami. Kami akan mengusulkan nama pada saatnya nanti, namun keputusan apapun adalah keputusan DPP,” pungkas pria yang juga anggota DPRD DIY ini.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *