Golkar: Soal KAMI, Apa yang Perlu Diselematkan?

Golkar: Soal KAMI, Apa yang Perlu Diselematkan?

Sejumlah catatan diberikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kepada pemerintahana Jokowi. Pasalnya banyak hal yang harus dibenahi dalam pengelola negeri ini di masa pandemi Covid-19 ini.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, ‎setiap orang berhak dan berkumpul menyuarakan pendapatnya. Hal itu sudah dijamin dalam konstitusi bangsa ini. Namun tentu harus dipahami bahwa saat ini semua lapisan sedang menghadapi pandemi Covid-19.

“Sebagai sebuah gerakan penyelamatan, pertanyaannya, apanya yang perlu diselamatkan? Sejauh ini, pemerintahan Jokowi ini merupakan produk dari mekanisme demokrasi yang telah sejalan dengan konsitusi kita dan hasil dari pemerintahan rakyat Indonesia,” ujar Ace kepada wartawan, Rabu (19/8).

Menurut Ace, jika ada hal yang memang perlu diluruskan tentu bisa ditempuh melalui mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena itu, saat yang paling tepat sekarang ini adalah bersatu padu, bergotongroyong dan membangun solidaritas bersama melawan Covid-19.

“Seharusnya, sebagaimana kata Presiden Jokowi, krisis pandemi Covid-19 ini kita jadikan sebagai momentum bagi transformasi Indonesia untuk melalukan lompatan besar menuju Indonesia maju,” katanya.

Model deklarasi dengan mengumpulkan orang banyak atau massa, apalagi dengan mengabaikan protokol kesehatan karena sulit dihindari untuk tidak menjaga jarak, bukan saja telah menyalahi aturan, tetapi sungguh tidak menunjukan keteladanan bagi rakyat yang diatasnamakannya.

“Sayang sekali jika situasi pandemi saat ini, yang seharusnya kita bersatu-padu menghadapi Covid-19, tapi malah ada sebagian elite bangsa yang memanfaatkannya sebagai panggung politik berbungkus gerakan moral, karena tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan ini merupakan tokoh-tokoh politik,” ungkapnya.

Diketahui, sejumlah tokoh yang hadir untuk memberikan delapan tuntutan kepada pemerintah di Tugu Proklamasi, Selasa (18/8) adalah, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Refly Harun, Said Didu, Rocky Gerung, Ichsanuddin Noorsy, dan Ahmad Yani.

Berikut ini adalah delapan tuntutan untuk menyelamatkan Indonesia:

1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dam nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, aga tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

8. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *