Suarayogyakarta – Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) yang berlandaskan Pancasila, perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika masyarakat masa kini. Apalagi, revisi RUU KUHP yang dimulai sejak 1970-an masih tidak kunjung terwujud sampai saat ini. Hal tersebut disampaikan Direktur Informasi Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan, Direktorat…
Read More
Suarayogyakarta – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) perlu disosialisasikan kembali kepada masyarakat mengingat penyusunan rancangan tersebut sebenarnya telah selesai disusun sejak periode 2014-2019. Di sisi lain RKUHP juga berisi pembaruan dalam hukum pidanya yang merupakan upaya penyelarasan peraturan perundang-undangan…
Read More
Suarayogyakarta – Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dicanangkan oleh pemerintah perlu mendapat dukungan masyarakat. Hal tersebut karena tujuan utamanya adalah supaya bisa menghapus seluruh aturan warisan dari kolonial Belanda, yang mana memang sudah ditemui banyak sekali ketidakcocokan…
Read More
Suarayogyakarta – RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) akan segera disahkan dan didukung penuh oleh berbagai pihak. Mereka ingin agar KUHP versi baru segera diresmikan, agar mengamankan masyarakat dari segala jenis tindak kejahatan pidana. Indonesia adalah negara hukum dan memiliki…
Read More
Suarayogyakarta – Pembahasan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) akan dilakukan secara terbuka. Keterbukaan dan keterlibatan publik menunjukkan bahwa pemerintah sangat perhatian, karena berdampak penuh terhadap masyarakat luas. Peraturan ini demi rakyat Indonesia, oleh karena itu pembahasannya juga harus diketahui…
Read More
Suarayogyakarta – Koordinator Pusat BEM Nusantara Ahmad Supardi mendorong pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman. “RKUHP yang sedang dibuat saat ini adalah undang-undang dan produk kita, maka perlu adanya dukungan dari kita semua,” kata…
Read More
Usai merebaknya pasal tentang 14 isu kontroversial, pro dan kontra tentang sejumlah pasal dalam Rancana Undang- undang tentang Kitab Undang-undang HukumPidana (RUU KUHP) merupakan dinamika masyarakat sekaligus bentuk kepedulian atas kelahiran produk hukum dalam negeri. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana…
Read More
Suara Yogyakarta – Dewan Pemuda Lintas Etnis (DPLE) Kalbar mengadakan deklarasi bersama menolak politik identitas dalam rangka menghadapi Pemilu 2024. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua DPD PDIP Kalbar Lasarus, Ketua DPW Nasdem Kalbar Syarief Abdullah Alkadrie, Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah, dan tamu undangan lainnya.…
Read More
Suarayogyakarta – Pemerintah secara resmi telah menyerahkan draft rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-undang hukum pidana (RKUHP) pada Komisi III DPR pada 6 Juli 2022. Langkah ini perlu mendapat apresiasi semua pihak, sebagai bentuk komitmen Pemerintah membebaskan Indonesia dari nuansa Kolonial.…
Read More
Suara Yogyakarta – Majelis agama-agama di Indonesia sepakat menolak penggunaan politik identitas, politisasi agama, dan komodifikasi agama dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Deklarasi ini dibacakan dalam Kolokium Agama-Agama Nusantara (KAANA) 2022 yang digelar di Jakarta. Sejumlah perwakilan organisasi keagamaan hadir dalam…
Read More