BPIP Terima Audiensi Pengurus Pusat GM FKPPI Terkait RUU BPIP

BPIP Terima Audiensi Pengurus Pusat GM FKPPI Terkait RUU BPIP

Kepala BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) Yudian Wahyudi didampingi Wakil Kepala BPIP Hariyono dan Sekretaris Utama BPIP Karjono Atmoharsono menerima audiensi jajaran Pengurus Pusat GM FKPPI di kantornya, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2020).

Kepada BPIP, jajaran Pengurus Pusat GM FKPPI menyampaikan banyak masukan terkait Pancasila dan implementasinya, termasuk disinggung juga mengenai pembahasan RUU BPIP yang tengah berproses di meja DPR RI.

Diketahui,  pemerintah memastikan menolak pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang diusulkan DPR RI. Namun, sebagai gantinya pemerintah mengusulkan RUU BPIP untuk memperkuat badan yang terbentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 ini.

Keputusan pemerintah menolak pembahasan RUU HIP menyusul polemik di masyarakat. Sejumlah Ormas Islam menilai isi beleid ini bertolak belakang dengan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Salah satu ormas Islam yang menolak adalah Nahdlatul Ulama (NU). Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siraj pada 17 Juni menilai pembahasan beleid ini juga tak penting dan hanya menimbulkan kegaduhan, sehingga lebih baik dihentikan.

Penolakan juga datang dari purnawirawan TNI-Polri. Pada 19 Juni lalu mereka menemui Presiden Jokowi dan meminta agar pembahasan RUU HIP tak dilanjutkan. Alasannya karena beleid tersebut bisa menjadi pintu masuk penyebaran ideologi komunisme.

Dua pandangan tersebut berkaitan dengan Pasal 7 ayat (2) RUU HIP. Di situ termaktub ciri pokok Pancasila berupa trisila, yakni sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta Ketuhanan yang Berkebudayaan. Lalu, di butir selanjutnya mengakatan trisila terkristalisasi dalam ekasila, yakni gotong royong.

Dalam audiensi bersama jajaran Pengurus Pusat GM FKPPI, Sekretaris Utama BPIP Karjono Atmoharsono menjelaskan, bahwa RUU BPIP memiliki perbedaan substansi dengan RUU HIP. Substansi RUU BPIP adalah sesuai dengan Perpres Nomor 7 tahun 2018 yang terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal. Sementara RUU HIP berisi 10 Bab dan 60 Pasal.

Dalam RUU BPIP, sudah tak memuat pasal-pasal kontroversial seperti di RUU HIP. Isinya hanya seputat ketentuan tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP. “Intinya, RUU ini, just hanya untuk mengatur BPIP yang sejatinya sudah ada di Perpres. Artinya Perpres Nomor 7 tahun 2018 ini dirubah menjadi Undang-Undang,” ungkap Karjono.

Wakil Kepala BPIP Hariyono menambahkan, RUU ini menjadi penting untuk memperkuat posisi BPIP. Hal ini juga dinilai wajar karena terdapat sejumlah lembaga pemerintahan non-kementerian lainnya yang berpayung hukum Undang-Undang.

“BPIP ini bukan lembaga milik rezim tertentu. Tapi milik seluruh bangsa Indonesia. Sehingga perlu badan hukum berupa Undang-Undang. Sehingga, eksistensi lembaga BPIP tidak bergantung pada rezim yang berkuasa,” ucapnya.

Tambahan informasi, rombongan Pengurus Pusat GM FKPPI yang dipimpin Wakil Ketua Umum Ir. R Agoes Soerjantoini tiba di Kantor BPIP pukul 14.00 WIB. Dalam audiensi itu pula, Agoes menegaskan, sebagai oraganisasi kader, GM FKPPI tegak lurus menjaga ideologi Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

Sumber : timesindonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *