Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan sepakat menyatakan jika dengan Pancasila bisa menangkal Radikalisme di wilayah perbatasan Indonesia.
Ancaman radikalisme terhadap bangsa Indonesia bukanlah isapan jempol, terutama di wilayah perbatasan Indonesia.
Untuk menangkal gerakan radikalisme yang dilakukan secara terselubung melalui dunia pendidikan itu sangat diperlukan penguatan-penguatan Pancasila.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Pengendalian BPIP, Mukhamad Fahrurozi dalam diskusi Rapat Koordinasi Peningkatan Aparatur Pemerintahan Kecamatan Perbatasan Regional II yang digelar oleh BNPP di Manado, Sulawesi Utara, Kamis lalu, 08 Oktober 2020.
“Radikalisme, sudah menjalar ke dunia pendidikan. Bahkan menurut survei, pendidikan kita itu sudah disusupi oleh paham-paham radikalisme,” kata Fahrurozi di acara BNPP tersebut.
Dia mengatakan jika radikalisme tumbuh dan berkembang secara masif karena pengaruh digitalisasi. Sasarannya tak pandang bulu karena siapapun memiliki akses informasi melalui gawai.
“Pergaulan akan lebih cenderung berada dalam kelompok mereka sendiri serta mudah menghakimi orang lain dalam persoalan agama. Kalau dalam istilah agama mereka suka menyebut bid’ah namanya,” ujarnya.
Dirinya mendorong para camat di wilayah perbatasan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat di wilayah perbatasan karena dinilai sangat rentan disusupi ideologi dan budaya asing yang datang dari luar.
“Pengarusutamaan Pancasila bukanlah hal yang mudah, perlu kerjasama dan koordinasi yang terstruktur agar masyarakat di perbatasan dapat sepenuhnya menyadari nilai-nilai Pancasila”, tegasnya.
Fahrurozi mengapresiasi upaya yang dilakukan BNPP dengan menggandeng BPIP dan instansi lain untuk menangani berbagai persoalan yang mendera wilayah perbatasan.
“Ini merupakan kehormatan bagi BPIP untuk bisa mensosialisasikan secara konkret. Harapannya kerjasama yang dilakukan BPIP dengan BNPP ini bisa terus dilakukan dan diimplementasikan,” jelasnya.
About Author
