Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam setiap momen Pilkada dan Pemilu sering menjadi perhatian publik dan pengamat hukum, bahkan untuk Pilkada serentak 2020 Dugaan pelanggaran ASN sejauh ini sudah tercatat 415 kasus, yang dilaporkan serta direkomendasikan ke KASN (Komisi…
Read More
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tegas melarang ASN/PNS mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah. Larangan ini dituangkan dalam SE Bawaslu yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi, Kab/Kota dan PemdaKab/Kota di Indonesia. Dalam edaran tersebut ASN/PNS harus menjaga netralitas mereka selama tahun…
Read More
Otonomi khusus jilid 2 disambut baik oleh masyarakat Papua. Mulai dari rakyat sipil hingga kepala daerah mendukung kelanjutan otsus, karena bisa membawa kemajuan untuk bumi cendrawasih. Papua tak lagi terpinggirkan, karena selalu diperhatikan oleh pemerintah. Terutama sejak kepemimpinan Presiden Joko…
Read More
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Hari Setiyono, mengatakan para jaksa akan tetap menunjukkan kinerja yang baik kepada negara dan masyarakat di tengah ludesnya kantor Kejaksaan Agung akibat kebakaran. “Kami infokan kepada masyarakat. Apapun yang terjadi pada kejaksaan, kami tetap…
Read More
Sebagai upaya penanganan Covid-19, Pemerintah menggelar acara Kampanye Penggunaan Masker di Kawasan Stadion Utama GBK (Gelora Bung Karno) Senayan, Jakarta. “Acara kampanye ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang mengharapkan adanya peningkatan kepatuhan masyarakat dalam menggunakan…
Read More
Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Miftachul Akhyar mengungkapkan, cita-cita perjuangan KH Abdul Wahab Chasbullah mendahului zamannya. Jauh sebelum Indonesia merdeka, cita-cita itu diperjuangkan dengan bentuk-bentuk organisasi yang menjadi embrio berdirinya Nahdlatul Ulama. Sebelum NU, ada Nahdlatul Wathan (Kebagkitan…
Read More
Banyaknya tumpang tindih regulasi dari pusat hingga daerah membuat pemerintah merancang formulasi Omnibus Law yang diharapkan dapat mengefisiensi peraturan agar permasalahan terkait sulitnya regulasi dan sulitnya investasi masuk jauh lebih efisien dari segi biaya dan waktu. Sistem Omnibus Law yang…
Read More
Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk netral pada Serentak 2020 mendatang. Jika ada ASN yang tidak netral, bahkan hingga jadi juru kampanye, kata Tjahjo, bisa dipecat. “Mulai dari peringatan sampai penurunan pangkat, ASN harus…
Read More
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral dalam pilkada serentak 2020 diberikan sanksi tegas. Hal ini merespons temuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) soal 490 ASN yang tidak netral terkait pilkada…
Read More
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mendesak pejabat pembina kepegawaian (PPK) menindak tegas ASN yang terbukti tidak netral saat pesta demokrasi. Kurang lebih terdapat 490 ASN dilaporkan tidak netral. “Masalah pelanggaran netralitas ASN di beberapa daerah, sudah ada 50 persen (ditindak), tinggal 50…
Read More