Bawaslu Larang PNS Mendeklarasikan Diri Sebagai Calon Kepala Daerah

Bawaslu Larang PNS Mendeklarasikan Diri Sebagai Calon Kepala Daerah

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tegas melarang ASN/PNS mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah. Larangan ini dituangkan dalam SE Bawaslu yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi, Kab/Kota dan PemdaKab/Kota di Indonesia.

Dalam edaran tersebut ASN/PNS harus menjaga netralitas mereka selama tahun politik, yakni tahun digelarnya pilkada, pemilu legislatif maupun pemilu presiden.

Berikut tujuh poin larangan bagi ASN/PNS terkait pemilihan kepala daerah. Antara lain Dilarang Mendeklarasikan Diri Sebagai Calon Kepala Daerah. Dilarang Memasang Spanduk Promosi Calon Kepala Daerah.

Dilarang Mendekati Partai Politik Terkait Pengunduran Dirinya atau Orang Lain Sebagai Calon Kepala Daerah. Dilarang Menggunggah, Memberikan Like, Mengomentari, dan Sejenisnya, atau menyebarluaskan gambar maupun visi misi calon kepala daerah melalui media online maupun media sosial.

Dilarang menjadi pembicara pada pertemuan partai politik. Dilarang foto bersama dengan bakal calon kepala daerah. Dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut partai politik.

Larangan Bawaslu ini dikuatkan dengan sanksi administratif dan atau penundaan kenaikan gaji berkala sampai dengan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Dasar hukumnya PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Corp dan Kode Etik PNS. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang PNS. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. SE KASN No. B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 Pengawasan Pegawai ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2018. Surat Menpan RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *