KASN Tagih Sanksi untuk ASN Tak Netral

KASN Tagih Sanksi untuk ASN Tak Netral

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mendesak pejabat pembina kepegawaian (PPK) menindak tegas ASN yang terbukti tidak netral saat pesta demokrasi. Kurang lebih terdapat 490 ASN dilaporkan tidak netral.

“Masalah pelanggaran netralitas ASN di beberapa daerah, sudah ada 50 persen (ditindak), tinggal 50 persen lagi kami tagih,” ujar Wakil KSAN Tsadik Kinanto kepada Medcom.id, Minggu, 30 Agustus 2020.

Tsadik memastikan KASN akan terus mengingatkan pejabat pengawas untuk segera menindak ASN yang terbukti melanggar. Dia menyatakan ASN tak boleh mencoreng integritas sebagai pelayan publik.

KASN telah melaporkan kinerja PPK kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. PPK yang tak kunjung memberikan sanksi akan diadukan kepada Presiden Joko Widodo.

KASN mencatat ada 490 ASN dilaporkan tidak netral. Data tersebut dihimpun dari Januari hingga Rabu, 19 Agustus 2020. Pemberian sanksi dari PPK baru kepada 194 ASN atau 52,2 persen total pelanggar.

“Sebanyak 372 orang telah diberikan rekomendasi penjatuhan sanksi pelanggaran netralitas,” ujar Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto, dalam kampanye virtual ketiga Gerakan Nasional Netralitas ASN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *