Aspirasi pemekaran masyarakat adat Tabi dan Saireri diteruskan ke provinsi dan pusat

Aspirasi pemekaran masyarakat adat Tabi dan Saireri diteruskan ke provinsi dan pusat

Aspirasi masyarakat adat bersama Tokoh-Tokoh adat se Tanah Tabi dan Saireri yang ingin ada pemekaran wilayah akan diteruskan ke Provinsi Papua, MRP, DPR,  Papua serta Pemerintah Pusat. Aspirasi itu telah disepakati bersama dan di serahkan kepada Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah se Tanah Tabi pada 23 Juli lalu.

“Komunikasi dan pertemuan serta aspirasi seperti ini sudah kami lakukan sebelumnya, dan yang baru saja dibuat ini juga akan kami teruskan,” kata Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, yang juga sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah se Tanah Tabi di Sentani, Sabtu ( 25/7/2020) kemarin.

Menurut Awoitauw, perjuangan pemekaran sudah dilakukan sejak 2013 lalu di Sentani bahkan terakhir melalui pertemuan Kepala Daerah se Tanah Tabi, Bupati Keerom, Bupati Sarmi, Bupati Mamberamo Raya,  Bupati Jayapura dan Walikota Jayapura  akan dilanjutkan dengan sejumlah pertemuan yang sama dengan melibatkan semua Tokoh masyarakat adat di sejumlah tempat, termasuk Sentani Kabupaten Jayapura, Pulau Metu Debi Kota Jayapura dan juga di Sarmi.

“Saireri yang baru bergabung bersama kami, dan secara bersama-sama aspirasi tabi Saireri ini sudah kami bawa sampai ke komisi dua DPR RI dan Dirjend Otda di Mendagri, termasuk DPR Papua,” kata Awoitauw, menambahkan.

Ia mengatakan selama ini banyak pihak yang mengatasnamakan forum seperti itu, namun legalitasnya tidak dapat dipertanggung jawabkan.

“Dalam setiap pertemuan, kami mengundang secara resmi dan terbuka dengan melibatkan semua pihak untuk berbicara secara bersama,” kata Awoitauw menjelaskan.

Menurut Awoitauw, upaya pemekaran cukup beralasan, karena potensi sumber daya alam selama ini tidak efektif dikelola dengan baik, bahkan kehadiran UU Otonomi Khusus (Otsus) yang telah berjalan 20 tahun juga tidak memberikan jaminan penuh terhadap penyelenggaraannya di Papua secara umum.

” Evaluasi Otsus beberapa waktu lalu, kita jadinya saling menuding antara besaran anggaran dari pusat serta kewenangan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat,” kata Awoitauw menjelaskan..

Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo, mengatakan telah membentuk Pansus pemekaran.

“Kami juga akan bentuk asosiasi parlemen se tanah Tabi dan Saireri untuk mengawal seluruh proses percepatan pemekaran, tentunya dengan mendorong upaya pemekaran Papua Selatan dann Papua tengah,”  kata Hamo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *