Kasus keracunan massal dalam program makan bergizi gratis (MBG) mendapatkan perhatian serius dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Berbagai evaluasi dan kebijakan baru pun diterapkan oleh BGN untuk mencegah terulangnya kasus keracunan massal.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG.
Dari evaluasi yang sudah dilakukan, kasus keracunan massal dalam program unggulan pemerintah ini berada di angka 0,5 persen.
“Secara umum tentu baik ya (evaluasi MBG),” kata Dadan seperti yang dikutip dari Kompas.com, Jumat (25/4/2025).
“Kasus kejadian secara kuantitatif masih 0,5 persen,” kata dia melanjutkan.
Menurut Dadan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk menekan kasus keracunan massal.
Evaluasi ini dilakukan secara komprehensif bersama BGN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dapur MBG, dan pihak-pihak terkait.
“Kami ingin mencapai 0 atau tidak ada kejadian,” kata Dadan.
Selain evaluasi, langkah lain yang diupayakan BGN untuk menekan kejadian keracunan adalah mengintensifkan pelatihan dan penyegaran penjamah makanan.
“Ini dilakukan agar bisa meningkatkan kualitas pelayanannya,” ujar Dadan.
Kasus siswa yang keracunan seusai menyantap MBG terjadi di berbagai tempat sepanjang 2025, yakni di di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur; SDN 33 Bombana; SDN Proyonanggan 5 Batang; SD Katolik Andaluri, Waingapu; SDN 2 Alaswangi, Pandeglang; hingga SDN 3 Dukuh, Sukoharjo.
Bahkan, kasus keracunan MBG di Cianjur, Jawa Barat, telah ditetapkan sebagai kasus luar biasa (KLB) karena 78 siswa dari 2 sekolah mengalami gejala keracunan makanan.
Dadan menyebutkan, keracunan massal di Cianjur disebabkan tempat makanan atau food tray MBG yang masih menggunakan bahan dasar plastik.
“Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik,” kata Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).
“Food tray-nya dari plastik. Makanya kami minta segera diganti,” imbuh dia.
Selain soal tempat makan, Dadan meminta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur untuk memisahkan alur proses masuk dan keluar barang.
“Kedua, kami lihat SOP untuk alur proses antara barang masuk dengan barang keluar, itu kami minta berbeda,” kata Dadan.
Sementara itu Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan setelah rentetan kasus keracunan MBG yang menimpa siswa di berbagai daerah.
Setidaknya, sudah terdapat lebih dari 200 siswa yang menjadi korban keracunan akibat menyantap menu MBG.
“Kualitas makanan yang disediakan tidak memenuhi standar gizi minimal. Itu mencakup segi kandungan protein, vitamin, maupun keragaman menu. Terdapat temuan siswa di sekolah disajikan telur rebus yang tak layak dikonsumsi. Di beberapa sekolah, siswa bahkan membuang makanan karena rasa yang tak sedap,” tulis peneliti ICW lewat keterangan resminya, dikutip Jumat (25/4/2025).
ICW juga melihat adanya ketimpangan layanan dan kualitas MBG antara satu sekolah dengan sekolah lainnya.
Salah satunya adalah temuan wadah makanan yang berbahan plastik tipis. Hal itu tentu berbahaya karena bahan kimia dapat keluar jika wadah ditaruh makanan panas.
“Hal ini menunjukan tidak adanya standarisasi layanan dalam pelaksanaan MBG,” tulis ICW.
“Mengacu pada hal-hal di atas, Presiden Prabowo harus menunjukkan tanggung jawabnya dengan menghentikan proyek MBG,” sambung ICW menegaskan.
About Author
