Wasekjen Persatuan Aktivis dan Warga (Pandawa) Nusantara Ronald Loblobly menilai Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja harus tetap berlaku. Menurut Ronald, hal ini penting untuk menjaga iklim investasi di Indonesia.
Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian judicial review UU Cipta. MK memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
“Dengan adanya UU Cipta Kerja, realisasi stabilitas ekonomi berjalan, karena itu UU masih tetap berlaku,” kata Ronald di Jakarta, Kamis (2/12/2021).
Ronald menilai penolakan UU Cipta Kerja justru dapat menghambat datangnya investasi ke Indonesia. Padahal, kata dia, Indonesia membutuhkan investasi, terutama saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.
“Pertumbuhan ekonomi kita yang telah mencapai 5 persen bahkan ditargetkan mencapai 7 persen hancur karena pandemi. Efek pandemi membuat pertumbuhan ekonomi anjlok ke angka 2 persen,” jelasnya
Ronald juga menyentil MK yang putusannya dinilai justru menimbulkan kerancuan dalam hukum tata negara. Padahal, Ronald menyebut UU Cipta Kerja merupakan kolaborasi apik antara pemerintah dan DPR.
Tekanan parlemen jalanan, kata Ronald, membuat MK mengambil jalan tengah dengan mengabulkan judicial review. Dengan keputusan tersebut, akhirnya permasalahan akan kembali ke pemerintah dan DPR.
“Pada akhirnya bolanya balik lagi ke pemerintah dan DPR. Itu akan menjadi momok dalam hukum tata negara kita yang berjalan dalam tekanan-tekanan,” katanya.
Menurut Ronald, setiap pihak harus berpikir seperti negarawan dalam menyikapi UU Cipta Kerja. Ronald mengingatkan semua pihak tidak terjebak dalam demokrasi yang bersifat yang kuat yang menang.
“Kan nggak mungkin ada kekosongan hukum, bagaimana kita bisa mencapai stabilitas ekonomi. Padahal Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ini brilian karena mencoba merangkum semua menjadi satu undang-undang, karena sudah tumpang tindih di sana. Kita lebih baik ikuti pemerintah, kita saling gotong royong, membuka wawasan, kita bahu membahu lah,” paparnya.
About Author
