Suara Yogyakarta – Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa Pemerintah dan DPR RI menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. Hal itu disampaikan Yasonna dalam orasi ilmiah memperingati Dies…
Read More
Suara Yogyakarta – UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan omnibus law yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Terobosan Omnibus Law memungkinkan 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal…
Read More
Suara Yogyakarta – Omnibus Law yang ramai dibicarakan di Indonesia sendiri membahas tentang UU Cipta Kerja. Adanya Omnibus Law bertujuan untuk menyederhanakan aturan terkait ketenagakerjaan yang selama ini tumpang tindih dan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Untuk lebih memahami tentang Omnibus Law…
Read More Suarayogyakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan batas waktu maksimal dua tahun sejak amar putusan dibacakan yakni 25 November 2021, bagi DPR dan pemerintah untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Apabila dalam waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta…
Read More
Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel mengingatkan tentang pentingnya pelaksanaan Pancasila dan pembudayaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Gobel, gol Pancasila itu kesejahteraan bersama dan budi pekerti manusia Indonesia. Secara yuridis, kata Gobel, Pancasila diterjemahkan dalam beragam regulasi. Sebagai contoh ia menyebutkan tentang hadirnya UU…
Read More
Kredit investasi yang diberikan oleh Bank meningkat seiring dengan penerapan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Hal ini karena UMKM lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman dari Bank, karena mereka memiliki nomor izin berusaha (NIB) yang mudah didapatkan pasca berlakunya UU Cipta Kerja. UU Cipta…
Read More
Pansus Cipta Kerja DPD RI kembali membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Judicial Review atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Pada rapat kerja tersebut, DPD RI ingin mengetahui secara detail langkah-langkah atau tindak lanjut pemerintah terkait putusan itu.…
Read More
Suarayogyakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, penerbitan undang-undang baru yang bakal mengatur BUM Desa dan BUM Desa Bersama belum diperlukan. Regulasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama diatur dua undang-undang (UU)…
Read More
Pemerintah terus berupaya mempermudah perizinan melalui penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan kemudahan perizinan tersebut, maka diharapkan akan menarik minat investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Indonesia sempat tertekan saat Pandemi Covid-19 melanda. Tekanan ekonomi tersebut ditandai dengan banyaknya Perusahaan yang…
Read More
Pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja melalui penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan adanya baleid tersebut, kesejahteraan pekerja tetap terjamin dan investasi di Indonesia akan semakin mudah. UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) sempat ditentang oleh beberapa pihak yang merasa bahwa…
Read More