Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meyakinkan publik pembahasan RUU Cipta Kerja yang merupakan usulan pemerintah dilakukan secara hati-hati dan transparan. “Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya pada Rapat…
Read More
Suarayogyakarta.com – Pro dan kontra tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja masih bergulir. Ada yang kontra terhadapnya dan ada pula yang mendukung dengan argumentasinya sendiri. Salah satunya adalah elemen dari Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMI). Mereka menyatakan dukungannya terhadap RUU Omnibus…
Read More
Jakarta – Kalangan pengusaha merasa tidak sabar memunggu pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Regulasi sapu jagat yang tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR itu dinilai akan memperbaiki iklim investasi dan membuka lapangan kerja di Indonesia, kalau sudah disahkan dan…
Read More
Jakarta – Hasil Survei Departemen Statistika Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Cyrus Network menunjukkan, sebagian besar pekerja dan pencari kerja cenderung tidak menolak ominbus law Cipta Kerja sedang dirancang DPR dan pemerintah. “Hal ini terlihat pada tingginya angka persetujuan para…
Read More
Suarayogyakarta.com – Kementerian Keuangan berharap Omnibus Law Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja disahkan pada September hingga Oktober mendatang. Aturan ini diklaim dapat memberikan kepastian hukum terhadap investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. “Sebelumnya orang (investor) alergi ke Indonesia karena kepastian hukumnya rendah,…
Read More
Jakarta – Pemerintah tengah membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja untuk menjadi produk hukum yang sah berupa UU. RUU Cipta Kerja dikenal juga sebagai Omnibus Law karena aturan ini cakupannya sangat luas hingga dapat merevisi banyak Undang-Undang sekaligus. Menteri Koordinator…
Read More
Jakarta – Dua Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang tengah dibahas pemerintah bersama DPR diyakini dapat menjadi terobosan menaikkan peringkat indeks kemudahan berusaha, atau lebih dikenal dengan ease of doing business (EODB). Setidaknya demikian pendapat yang disampaikan peneliti bidang ekonomi dari The…
Read More
Jakarta – Tantangan era masyarakat digital telah menghadang di depan mata. Indonesia tidak boleh berlama-lama terbelit oleh regulasi yang gemuk dan tumpang tindih. Sebuah terobosan kebijakan haruslah segera dilahirkan. Berpijak dari urgensi inilah, jalan satu-satunya menyederhanakan dan sekaligus menyeragamkan regulasi…
Read More
Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan langkah untuk meminimalisasi dampak ekonomi pasca pandemi Covid-19 dengan menggagas Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil mengatakan Omnibus Law diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja…
Read More
Jakarta – Menyikapi RUU Omnibus Law yang sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat Indonesia, Front Mahasiswa Pembela Negeri (FMPN) menggelar diskusi dengan tajuk “Rekonsiliasi Mekanisme Birokrasi Dengan Menyederhanakan Regulasi”, Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut diantaranya Galih Pangestu, (Pengamat Kebijakan Publik), Wajid Husni,…
Read More