INDUSTRI manufaktur yang jadi sektor paling berkontribusi dalam perekonomian domestik tercatat mengalami penurunan sepanjang 2019. Hal itu pun perlu diperhatikan pemerintah dengan meningkatkan iklim investasi yang salah satunya mengembangkan kawasan industri yang ada saat ini.
Founder President University Setyono Djuandi Darmono mengatakan, pemerintah bisa memulainya dengan memberikan kepastian hukum, keamanan, serta fasilitas yang lengkap. Ia mencontohkan Singapura yang diibaratkan seperti pusat perbelanjaan besar (giant shopping mall).
Singapura bak giant shopping mall; megah, aman dan membuat pengunjung betah berlama-lama untuk berada di sana. Walaupun nyatanya serba mahal, namun pelayanannya membuat aman dan nyaman,” kata Darmono dalam keterangan tertulisnnya.
Kawasan industri, lanjutnya, juga seperti giant shopping mall yang butuh kepastian hukum dengan adanya regulasi, sehingga memberi kenyamanan pada tenant, penghuni perumahan dan daerah komersial. Pemerintah harus bisa menjamin one stop service dalam kawasan industri dari sisi fasilitas dan kemudahan berusaha.
Kawasan industri bisa dikatakan berhasil jika memiliki 7 infrastruktur dasar, yaitu dekat dengan pelabuhan besar, bandara yang sibuk, ketersediaan listrik, air yang melimpah, jaringan telekomunikasi, gas yang mencukupi kebutuhan industri, dan jalan tol yang menghubungkan dengan bandara.
Salah satu daerah yang berhasil membangun kawasan industri, kata Darmono ialah Jawa Barat yang dimulai di Cikarang, Bekasi, dan Karawang. Kawasan itu telah menghasilkan jutaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan di atas 15 persen selama 30 tahun terakhir.
“Jika semua kawasan industri yang ada di Indonesia infrastruktur dasarnya lengkap dan peraturannya menguntungkan pengusaha, investor asing akan berdatangan. Karena ‘gula-gulanya’ sudah banyak dan terpencar rata sampai keluar pulau Jawa. Saya yakin kalau cara ini dilakukan, pertumbuhan ekonomi kita tak hanya bisa menyentuh angka 6 persen, melainkan 7 persen.
Untuk memulainya bisa dilakukan dengan dialog yang difasilitasi pemerintah pusat maupuun daerah yang melibatkan pengusaha dan universitas, serta mengundang akademisi dan konsultan.
“Dialog yang menghadirkan akademisi atau konsultan bisa menghabiskan project yang visible sekaligus regulasi yang menguntungkan bagi pengusaha dan daerahnya.
About Author
