Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menyampaikan, pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 akan dilakukan dalam waktu dekat.
Upaya ini segera setelah adanya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah keluar.
”Dijadwalkan sekitar pertengahan bulan atau minggu depan. Ini tentu menunggu Emergency Use Authorization (EUA), Badan POM dan MUI terkait dengan kehalalan,” ujarnya dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas mengenai Laporan KPCPEN, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 4 Januari 2021.
Pemerintah terus berupa mengamankan suplai vaksin untuk kebutuhan vaksinasi tersebut, antara lain melalui kerja sama dengan AstraZeneca, Pfizer, Novavax, maupun GAVI.
Airlangga berharap bahwa pelaksanaan vaksinasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ia menegaskan, selain pelaksanaan vaksinasi, terus dibutuhkan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum berakhir.
Ia menambahkan, pelaksanaan vaksinasi pada sekitar 182 juta rakyat Indonesia juga membutuhkan waktu.
“Bapak Presiden tentu berharap bahwa kegiatan vaksinasi maupun kedisiplinan masyarakat itu harus berjalan seiring, karena seluruhnya itu dengan vaksinasi tetap kedisiplinan masyarakat itu harus tetap dijaga,” sambungnya.
Pemerintah akan terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan) dan juga tetap menghindari kerumunan.
Salah satu langkah penerapan protokol kesehatan melalui operasi kedisiplinan atau operasi yustisi.
”Dengan vaksinasi disiplin tetap perlu, karena COVID-19 ini masih ada di global. Pandemi global ini belum berakhir,” jelas Airlangga.
Sementara mengenai penanganan COVID-19, pada akhir bulan Desember tahun lalu terjadi peningkatan kasus aktif, dengan jumlah kasus aktif per 3 Januari mencapai 110.679 kasus. Karenanya pemerintah mendorong optimalisasi tempat tidur di rumah sakit di Indonesia.
”Pemerintah Pusat akan melakukan dengan rumah sakit-rumah sakit pemerintah untuk realokasi daripada perawatan. Alokasi untuk penanganan COVID-19 ditingkatkan menjadi 30 persen dan Pak Menteri Kesehatan akan mempersiapkan hal tersebut,” ujarnya.
Penambahan tenaga kesehatan, terutama peningkatan jumlah perawat juga menjadi prioritas.
“Kementerian Kesehatan akan menambah jumlah daripada tenaga kesehatan, targetnya 10.000 (tenaga kesehatan) dengan terutama peningkatan perawat sejumlah 7.900 orang dari 141 fasilitas kesehatan,” katanya.
Penguatan implementasi tata laksana Protokol Kesehatan COVID-19, terutama di fasilitas kesehatan nonrujukan tetap dilakukan. Juga diperlukan penerapan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) secara tepat sasaran.
“Pemerintah terus mendorong peningkatan daripada surveilans, baik itu tes, lacak, maupun isolasi,” ujarnya.
Satgas akan terus memantau perkembangan pasca libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah akan mengevaluasi dalam dua minggu ke depan, karena memang dengan adanya Natal (dan) Tahun Baru liburan, seperti liburan-liburan sebelumnya yang biasanya dimonitor dalam dua minggu ke depan.
Peningkatan disiplin di berbagai tempat itu terus dimonitor, baik itu di tempat kerja maupun di tempat kegiatan-kegiatan ekonomi.
About Author
