Pemerintah mempercepat penggantian tanah kepada masyarakat yang terdampak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Hal ini agar infrastruktur terbangun dan aktivitas pemerintahan bisa pindah mulai 2024 sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan saat ini yang sedang dikebut terutama pembangunan di wilayah inti IKN.
“Di kita itu terutama untuk menyelesaikan wilayah intinya karena Bapak Presiden kan ingin tahun depan sudah pindah pemerintahan itu. Inilah dengan Kementerian PUPR kita membantu terutama untuk menyediakan tanah yang diperlukan untuk mengganti kepada masyarakat yang terdampak di sana,” kata Wahyu di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2023).
Wahyu yang juga Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), menyebut saat ini sudah ada beberapa proyek yang dibangun di IKN. Salah satunya Bendungan Sepaku Semoi sebagai sumber air masyarakat yang ditargetkan rampung sebelum Agustus 2024.
“Mungkin akan diupayakan selesai sebelum 2024 Agustus karena bagaimana pun juga kalau kantor sudah beroperasi di sana kan butuh air, itu yang paling penting. Listrik juga itu semua teman-teman Kementerian PUPR yang sedang menyiapkan,” beber Wahyu.
Berdasarkan informasi yang didapatnya sudah ada 200-an investor yang menyatakan minatnya di IKN. Terkait perkembangannya dipastikan akan terus ditindaklanjuti oleh Otorita IKN.
Sebelumnya Kementerian ATR/BPN menyebut ada beberapa pilihan untuk warga yang terdampak pembangunan IKN. Mulai dari dilakukan transmigrasi lokal hingga ganti rugi.
“Nanti semuanya sesuai tata ruang dulu. Kalau ini untuk kepentingan negara kan harus geser, atau diganti rugi, atau apa, banyak ini fungsinya,” ujar Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana.
About Author
