Sejak berakhirnya Orde Baru, Pemerintah Indonesia dinilai sudah memberikan perhatian luar biasa terhadap masyarakat di Tanah Papua. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, tak ada lagi kebijakan diskriminatif yang membuat masyarakat Papua tertinggal dari daerah lain.
Pernyataan itu disampaikan Guru Besar Ilmu Keamanan Dalam Negeri Unpad, Prof. Muradi, S.S., M.S.i., M.Stc., Ph.D dalam diskusi publik secara daring dengan tema “Itikad Baik untuk Papua dalam Kebhinekaan”. Diskusi digelar oleh Lembaga Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (LKKPH) Neraca.
“Papua dengan segala kelebihan dan kekurangannya sudah mendapatkan atensi luar biasa dari pemerintah. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ada pendekatan ekonomi politik legal formal dan pendekatan yang sifatnya hearth to hearth. Ini niat tulus pemerintah dalam mengintegrasikan Papua dalam konteks ke-Indonesian,” tutur Muradi.
Diungkapkan Muradi, pada periode Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur, sudah dilakukan kebiakan luar biasa ke Papua yaitu konsepsi otonomi khusus (Otsus). Saat itu, langkah yang dilakukan Gus Dur mendapat sambutan positif dari masyarakat Papua, bahkan mendapat perhatian dari dunia.
Berganti pemerintahan sampai akhirnya tiba di kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini, ujar Muradi, perhatian terhadap Papua tak lagi berbeda dari daerah lain. Tak ada kebijakan diskriminastif yang membuat masyarakat Papua terbelakang.
Bahkan, putra Papua kini sudah banyak yang menjadi pejabat publik. Termasuk mereka yang juga sudah ada beberapa yang berhasil menyandang jenderal bintang tiga, baik itu di TNI maupun Polri.
“Sampai hari ini budaya dibangun, ekonomi dibangun, jalan dibangun, politik dibangun. Banyak anak Papua yang haus akan pembangunan sumber daya manusia. Saya kira ini kunci keberhasilan dari integrasi politik Papua dalam konteks ke-Indonesian,” jelas Muradi.
Lebih lanjut Muradi mengatakan, dengan semua hal yang ada, itikad negara terhadap Papua sudah jelas terlihat. Mulai dari kanalisasi politik, otonomi khusus hingga kesejahteraan. Ketiga aspek itu, di mata Muradi sudah dijalankan oleh pemerintah pusat sehingga masyarakat Papua saat ini bisa hidup sejajar dengan masyarakat dari provinsi lainnya.
“Buat saya, ketiga hal itu menjadi itikad baik. Tapi masyarakat Papua sendiri jangan jangan merasa berbeda. Karena selama berbeda, pengembangan SDM Oapua tidak bisa optimal,” tandasnya.
Ketua Presidium Masyarakat Papua, Fibiola Irianni Ohei, S.Pd., M.Si yang menjadi pembicara lain dalam diskusi itu mengatakan, saat ini Papua memang masih “diganggu” oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang tak sejalan dengan pemerintah. Menurut dia, ada “kendaraan” lain yang masuk ke Tanah Papua.
“Yang saat ini terjadi adalah dari pihak aparat ada tumpangan. Ada kendaraan yang naik masuk dalam kondisi di Papua. Kelompok itu bergejolak, karena di Papua ada beberapa kelompok. Satu kelompok adalah mereka yang mengalami masalah kesejahteraan, kemudian kelompok intelektual dan ketiga yaitu kelompok bersenjata yang menyatakan diri sayap kiri sekali. Mereka ini yang sama sekali tak melihat progres pembangunan,” tuturnya.
Sejatinya, ujar Fibiola, masyarakat Papua bisa “hidup” dan diterima oleh dunia luar. Ia pun berharap, ke depannya masyarakat asal Papua bisa berbaur dan menempatkan diri dengan sesama.
Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana (Unla) Ruhanda S.E., M.Si., dalam kesempatan diskusi itu lebih banyak mengungkap soal keberadaan mahasiswa asal Papua di kampusnya. Menurut dia, sudah sejak lama pemuda Papua kuliah di Unla.
“Indonesia itu bhineka, dan keberagaman adalah kenyataan. Di Unla, kami menampung banyak mahasiswa asal Papua. Tidak ada alasan bagi kita untuk membedakan,” kata Ruhanda.
Ia berharap, universitas lain atau apapun itu, bisa menerima hadirnya masyarakat Papua.
