Omnibus Law Diklaim Mampu Tingkatkan Investasi, Ini Hitungan BKPM

Omnibus Law Diklaim Mampu Tingkatkan Investasi, Ini Hitungan BKPM

Sebanyak dua rancangan omnibus law, yaitu cipta kerja dan perpajakan, diklaim akan mengerek nilai investasi. Topik ini menjadi bahasan sejumlah media nasional pada hari ini, Selasa (18/2/2020).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan jika disahkan, RUU Cipta Kerja serta RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan akan meningkatkan investasi setidaknya sekitar 0,2%—0,3% pada awal pemberlakuan.

“Kedua RUU itu memudahkan perizinan. Di samping itu, ada insentif yang kami tawarkan. Kalau cepat dilakukan, pertumbuhan realisasi investasi dari [dampak] omnibus law akan menyumbang 0,2%—0,3% di tahap pertama,” ujar Bahlil.

Khusus untuk omnibus law perpajakan, seperti yang dipaparkan pemerintah sebelumnya, ada sejumlah kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Simak infografis berikut.

Pertama, penurunan tarif PPh badan secara bertahap menjadi 22% untuk tahun pajak 2021 dan 2022, kemudian menjadi 20% mulai tahun pajak 2023. Kedua, penurunan tarif PPh badan yang go public menjadi 3% lebih rendah dari tarif umum mulai tahun pajak 2021.

Ketiga, penghapusan PPh atas dividen sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia. Keempat, penyesuaian tarif PPh pasal 26 atas penghasilan bunga. Kelima, pengaturan mengenai fasilitas perpajakan, antara lain tax holiday, super deduction, dan fasilitas pajak daerah.

Selain itu, sejumlah media nasional juga menyoroti rencana revisi peraturan yang memuat fasilitas atau insentif tax holiday dan tax allowance. Apalagi, BKPM menjanjikan akan ada simplifikasi pemberian tax holiday bagi kegiatan usaha yang tidak masuk dalam daftar 18 industri pionir.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan kedua rancangan omnibus law yang telah diserahkan pemerintah kepada DPR dimaksudkan untuk meningkatkan investasi masuk ke Tanah Air. Hal ini krusial di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

“Kedua RUU itu untuk menarik investasi. Jika terjadi penolakan dari segelintir pihak, itu bagian dari dinamika dan pasti ada solusinya,” kata Bahlil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *