Munas Kadin akan segera berlangsung pada awal Juni 2021, yang salah satu agendanya adalah memilih Ketua Kadin Indonesia yang baru.
Jujur saya berharap-harap cemas, karena dimata saya saat ini, Kadin belum mampu menjadi partner yang seimbang dengan Pemerintah. Pemerintah di era Presiden Jokowi sudah banyak mengeluarkan Paket-Paket Kebijakan ekonomi, yang sudah saya baca dan cermati, sangat memudahkan bagi pelaku ekonomi dari sektor swasta. Namun, hasilnya belum maksimal.
Kecemasan saya semakin bertambah, saat ini, karena kita menghadapi tahapan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi covid-19.
Sekali lagi, dimata saya, Kadin saat ini belum bisa menjadi partner yang seimbang dengan Pemerintah dalam menggerakkan perekonomian nasional.
Mungkin Kadin butuh pemimpin baru yang lebih visioner, aggressive dan intuitif dalam menggerakkan sektor riil: industri manufaktur, permesinan, kimia, logam dan kimia dasar, konstruksi, farmasi dan kedokteran, dll. Sehingga sektor industri ini bisa menjadi backbone perekonomian nasional.
Fundamental ekonomi Indonesia akan lebih tangguh dan kokoh jika berpijak pada sektor industri.
Arsyad Rasyid adalah pilihan yang tepat dalam mewujudkan harapan saya di atas.
Saya kenal baik dan dekat dengan Arsyad Rasyid, anak muda pintar, aggressive, tekun dan konsisten dalam mewujudkan idealismenya.
Selamat Munas Kadin 2021.
Harapan saya pada Pengurus Kadin periode 2021-2026 adalah sbb:
- Kadin bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan Pemerintah dalam menggerakkan perekonomian nasional teruatama pada pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di tanah air.
- Kadin mampu menata dan mendata hutang-hutang luar negeri dari sektor swasta, sehingga ketika memasuki jatuh tempo tidak menimbulkan kegonjangan ekonomi yang dipicu krisis monetor. Belajar tahun 1998.
- Kadin mampu menggerakkan sektor industri di tanah air sebagai bentuk kemandirian bangsa. Sehingga mampu menekan impor bahan baku. Problem defisit anggaran impor-ekspor masih menghantui APBN kita.
- Kadin mampu mengusulkan ke Pemerintah bentuk ketenaga kerjaan nasional yang lebih manusiawi. Ingat buruh bukan alat produksi.
- Kadin mampu menjadi jembatan dalam menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan pelaku usaha swasta. Contoh kasus yaitu lumpur Lapindo.
Laknat Lumpur Lapindo 2006, hingga hari ini masih belum tuntas dan meninggalkan petaka yang luar biasa, yaitu sbb:
- Belum tuntasnya hutang ke Negara.
- Rakyat kecil terdampak belum juga tuntas atas pemenuhan hak-hak atas kerugiannya.
- Bencana lingkungan yang ditimbulkan akibat kecerobohan Lapindo.
- Kerugian ekonomi pada side Lapindo dan kawasan sekitar yang terdampak lumpur Lapindo.
Segera tuntaskan Laknat Lumpur Lapindo, jangan dijadikan bargaining politik. Tuntaskan!
Terimakasih.
Yogyakarta, 2021-05-27
Ir. KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M. Sc., Lic. Eng., Ph. D.
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
About Author
