MUI hingga PGI Apresiasi Pemerintah Minta DPR Tunda Pembahasan RUU HIP

MUI hingga PGI Apresiasi Pemerintah Minta DPR Tunda Pembahasan RUU HIP

Suarayogyakarta.com – Menko Polhukam Mahfud Md bertemu para pimpinan organisasi keagamaan untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Pemerintah dinilai telah mengambil keputusan yang tepat dengan meminta DPR menunda pembahasan RUU HIP.

Pertemuan Mahfud dengan para pimpinan organisasi keagamaan itu digelar di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2020). Para pimpinan organisasi keagamaan yang hadir, yakni dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Al Washliyah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Mathlaul Anwar.

Kemudian ada juga perwakilan yang dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Persatuan Umat Islam (PUI), Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Pengurus Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Majelis Buddhayana Indonesia (MBI), dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin).

Dari MUI yang hadir adalah Najamuddin Ramli. Wasekjen MUI itu menilai pemerintah telah merespons dengan cepat aspirasi masyarakat terkait RUU HIP.

“Kami, atas nama pimpinan MUI mengapresiasi Prof Mahfud Md sebagai Menko Polhukam yang sensitif dan cepat merespons aspirasi masyarakat, sehingga kemarin setelah bertemu bapak Presiden beliau mengumumkan bahwa pemerintah menunda pembahasan RUU HIP,” kata Najamuddin Ramli sebagaimana dalam keterangan tertulis dari Kemenko Polhukam, Rabu (17/6).

Tak hanya MUI yang mendukung keputusan pemerintah terkait RUU HIP. PGI pun bersikap serupa.

“Karena itu, langkah pemerintah sudah sangat baik yang selain menunda juga mendorong DPR untuk mengkaji lebih jauh RUU HIP,” ujar Ketua PGI Pendeta Gomar Gultom.

Wasekjen PBNU Andi Najmi Fuadi menyampaikan bahwa NU memiliki pandangan yang sejalan dengan beberapa ormas Islam lainnya terkait RUU HIP. Dikatakan Andi, Mahfud menjadikan polemik RUU HIP ini menjadi jelas.

“Baru kali ini NU dengan berbagai ormas lain, seperti Muhammadiyah, Al Washliyah, PUI, dan lain-lain, punya pandangan yang sama. Padahal biasanya berbeda. Momentumnya menjadi pas karena yang bicara dari pihak pemerintah adalah Pak Mahfud,” tutur Andi.

Ketua Al Washliyah Yusnar Yusuf Rangkuti mengungkapkan bahwa mereka awalnya mengira RUU HIP merupakan usulan pemerintah. Yusuf menyebut pihaknya tenang saat mengetahui pemerintah meminta DPR menunda pembahasan RUU tersebut.

“Ada di antara kami yang sempat berpikir, jangan-jangan RUU ini gagasan pemerintah yang disampaikan oleh DPR. Tapi, begitu Pak Mahfud muncul dan menjelaskan sikap pemerintah, alhamdulillah kami langsung tenang,” terangnya.

Perwakilan Permabudhi, Sugianto, menyebut Pancasila merupakan ideologi yang mempertemukan semua agama. Dia menegaskan Permabudhi akan menolak semua hal yang melemahkan Pancasila.

“Pancasila adalah titik temu dari semua agama. Kami umat Buddha merasa sangat perlu dengan Pancasila ini. Karena itu, kami akan menolak semua yang ingin melemahkan Pancasila. Ideologi yang kuat akan menciptakan bangsa yang disiplin,” tegas Sugianto.

Sementara itu, KWI meminta DPR mengkaji kembali RUU HIP. Perwakilan dari KWI, Romo Heri Wibowo, juga menegaskan bahwa pihaknya menolak segala bentuk pelemahan terhadap Pancasila.

“Oleh karena itu, kami meminta DPR untuk mengkaji kembali RUU ini, karena kami menolak segala bentuk pelemahan dan mendukung penguatan Pancasila dengan cara yang tepat,” sebut Romo Heri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *