Menurut Akademisi, BPIP Perlu Payung Hukum Setingkat UU

Menurut Akademisi, BPIP Perlu Payung Hukum Setingkat UU

JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) memerlukan payung hukum berupa undang-undang.

Demikian diungkapkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Jakarta (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanif dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (17/7/2020).

“BPIP memerlukan suatu panduan legislasi (undang-undang) yang memayungi dalam rangka kegiatan keadaban publik,” ujar Ali.

Undang-undang itu demi mewujudkan BPIP yang transparan sekaligus memiliki program yang jelas.

Tanpa payung hukum, BPIP dinilai tidak dapat bekerja sesuai harapan.

“Betapa pentingnya sebuah lembaga negara bekerja dengan kawalan undang-undang yang signifikan. Penting itu. Tanpa itu, maka transparansi tidak terjadi, acuan program juga akan menjadi problematik,” ucap Ali.

“Kerja BPIP tanpa undang-undang akan simpang siur dan percuma saja dibentuk oleh pemerintah, lalu tidak bisa bekerja dengan baik untuk tujuan-tujuan membangun negara ini,” lanjut dia.

Mengenai kelompok yang menolak rencana pemerintah dan DPR RI untuk menerbitkan Rancangan Undang-Undang BPIP, Ali menilai, sebenarnya kelompok itu tidaklah besar. Namun, mereka militan dalam memperjuangkan isu itu.

Terlebih, Ali melihat, masih ada sisa euforia Pilpres 2019 dalam polemik tersebut.

“faktor-faktor inilah yang akhirnya menjadikan sejumlah kalangan sebenarnya tidak besar, cuma mungkin keras. Membuat semacam barikade menolak rancangan undang-undang,” tutur Ali.

“Di kalangan kelompok-kelompok yang mengalami problema kekalahan demi kekalahan yang diderita pada Pemilu dan Pilkada itu,” lanjut dia.

Ia pun berharap pemerintah dan DPR memperkuat sosialisasi RUU BPIP kepada masyarakat.

“Saya percaya kalau pegambil inisiatif RUU BPIP ini melakukan semacam uji publik, sosialisasi, pendekatan-pendekatan terhadap kelompok sosial, misal kampus untuk bisa terlibat dalam rancangan itu, sebenarnya kita sudah bisa membangun membangun rasa saling percaya.” tutup Ali.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima usul konsep RUU BPIP dari pemerintah yang diwakili Menko Polhukam Mahfud MD.

Konsep RUU BPIP yang diserahkan pemerintah itu sebagai tindak lanjut atas permintaan penundaan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang merupakan usul DPR.

“Konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), yaitu substansi yang telah ada dalam peraturan presiden yang mengatur tentang BPIP dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP,” kata Puan saat konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Puan menjelaskan, konsep RUU BPIP itu mengatur tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP. Ia mengatakan, muatan tentang penafsiran Pancasila atau sejarah Pancasila dihapus.

Selain itu, ia menyebut TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Komunisme/Marxisme-Leninisme dicantumkan dalam konsiderans RUU BPIP.

“Substansi pasal-pasal RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,” ucap dia.

Kendati demikian, Puan menegaskan konsep tentang RUU BPIP dari pemerintah tidak serta merta akan dibahas.

Ia menyatakan, DPR akan menampung saran dan kritik dari berbagai elemen masyarakat terhadap konsep RUU BPIP.

“DPR dan pemerintah sudah bersepakat bahwa Konsep RUU BPIP ini tidak akan segera dibahas, tetapi akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan, dan kritik terhadap konsep RUU tersebut,” ujar Puan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *