Begitu tersiar informasi mengenai rencana program transmigrasi akan diaktifkan pemerintah di era presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, sontak saja muncul sikap tolak dari masyarakat Papua. Berbagai komponen masyarakat menyampaikan sikap penolakannya.
Beberapa hari kemudian setelah Kabinet Merah Putih dilantik, Kementerian Transmigrasi tampak melunak hingga menyatakan tak akan ada transmigrasi dari luar Papua. Itu bisa jadi karena ada gelombang aksi penolakan dari berbagai komponen masyarakat Papua di berbagai wilayah di Indonesia.
Setiba di Merauke, ibu kota provinsi Papua Selatan, Sabtu (16/11/2024), Menteri Transmigrasi (Mentrans) Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, program transmigrasi yang akan dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto saat ini tak ada perpindahan penduduk dari luar Papua.
Pernyataan sama dari Mentrans disampaikan kembali saat diwawancarai wartawan di sela-sela kunjungan kerja (kunker) ke Merauke.
“Saya menjamin tidak ada pendatang dari luar Papua yang masuk ke Papua melalui program transmigrasi. Yang difokuskan adalah yang sudah ada itu dibenahi dan diperbaiki, kemudian ditingkatkan kesejahteraannya melalui pendidikan, kesehatan dan pendapatan mereka,” ujar Mentrans.