Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak pernah setuju penarikan personel TNI-Polri yang bertugas di Papua. Selama ini, TNI-Polri justru menjadi salah satu pelindung HAM bagi masyarakat di Papua.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik pada acara Rapim TNI-Polri tahun 2021 yang di tayangkan melalui Channel Youtube, di Jakarta, Senin (15/2/2021).
Taufan Damanik mensinyalir selama ini ada pihak- pihak yang justru ingin melemahkan kekuatan TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. “Bagaimana mungkin TNI-Polri dipulangkan dari Papua sementara ada masalah di sana,” kata Taufan Damanik.
Menurutnya, terkait kasus kekerasan yang terjadi dalam penanganan Papua, Komnas HAM mengakui kekerasan juga dilakukan dari KKB. Bahkan KKB terkadang sangat brutal melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil.
“Karena kita negara yang berdaulat tentu kalau ada kelompok tertentu bersenjata apalagi melakukan tindakan-tindakan melawan hukum mengganggu masyarakat, stabilitas politik, tentu itu kewajiban TNI-Polri untuk melakukan langkah efektif dan terukur, sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia,” ujarnya.
Dirinya menegaskan, sebagai salah satu institusi yang melindungi HAM, TNI-Polri justru harus diperkuat di Papua. Semua dilakukan sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin keamanan masyarakat Papua yang di teror dan menjadi korban KKB.
About Author
