Komisi IV DPR RI mendukung RUU Omnibus Law Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Komisi IV DPR RI mendukung RUU Omnibus Law Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Komisi IV DPR RI mendukung RUU Omnibus Law Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang diajukan pemerintah. Namun demikian, Komisi IV DPR mengingatkan tentang prinsip kehati-hatian tetap harus di ke depankan.

Dukungan DPR ini disampaikan para anggota dewan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan jajarannya, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Jajaran pimpinan Komisi IV DPR yang terdiri dari ketua komisi dan tiga wakil ketua komisi hadir dalam FGD tersebut. Juga anggota dan tenaga ahli anggota DPR, Wakil Menteri LHK Alue Dohong Sesmenko Bidang Perekonomian Susiwijono, Staf Ahli Menko Perekonomian Elen Setiadi, para pejabat Eselon I dan II Kementerian LHK, serta pakar ahli pendukung KLHK.

Ketua Komisi IV DPR Sudin menyatakan bagus niat Presiden untuk menyederhanakan perizinan. “Tapi harus dikawal betul substansinya supaya jangan melemahkan proteksi lingkungan hidup dan kehutanan,” kata Sudin saat membuka FGD.

Sementara Yohanis Franciskus Lema, anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP mengatakan, pada prinsipnya RUU tersebut bagus, memangkas pungli dan birokrasi yang berbelit-belit.

“Tapi kita perlu memeriksa betul, apakah memang kemudahan dalam investasi sejalan dengan spirit menjaga ekosistem. Jangan sampai UU ini menjadi surga bagi investor, tapi jadi bencana besar bagi lingkungan hidup,” pesan Yohanis Franciskus Lema.

Senada dengan itu, anggota Komisi IV dari Fraksi PAN, Haerudin mengatakan, selama ini banyak sekali peraturan birokrasi yang memang perlu diubah. Hadirnya RUU Omnibus Law menjadi jawaban untuk mendorong iklim investasi.

”Namun harus hati-hati betul. Harus ada keseimbangan. Karena hutan yang sudah rusak, tidak akan bisa kembali seperti sedia kala,” tegas Haerudin.

Sedangkan wakil dari Fraksi Gerindra Darori Wonodipuro menyatakan lahirnya RUU Omnibus Law tak lepas dari banyaknya peraturan perizinan, baik di pemerintah daerah ataupun kementerian.

”Prinsipnya saya setuju dengan penyederhanaan perizinan, namun harusnya penegakan hukum tambah kuat. Jadi tolong hati-hati betul saat membahas RUU ini nantinya. Jangan sampai sudah dibahas malah di MK (Mahkamah Konstitusi)-kan,” kata Darori Wonodipuro.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Alien Mus mengatakan, RUU Omnibus Law merupakan gebrakan luar biasa untuk memangkas birokrasi, namun harus tetap dilihat dampaknya bagi lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia.

”Gebrakannnya luar biasa, niatnya baik, tapi jangan sampai sentralistik. Kita siap dukung penuh, tapi harus melihat kekuatan lingkungan hidup. Orang Indonesia harus jaga rumah kita ini, tapi kita tidak bisa juga tutup rumah untuk orang lain. Jadi memohon dengan sangat, harapan pada Ibu Menteri, kita titipkan bersama-sama nantinya melalui RUU Omnibus Law,” kata wakil rakyat asal Maluku Utara ini.

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Bambang Purwanto juga ikut meminta pemerintah memastikan betul agar RUU Omnibus Law yang dinilai ramah pada investor, nantinya dapat membawa dampak positif pada penyerapan tenaga kerja.

Sedangkan anggota DPR Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin meminta agar RUU Omnibus Law disosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Ia juga mengingatkan agar RUU ini tetap dalam spirit menjaga lingkungan hidup Indonesia.

”Jangan gara-gara investasi, rusak lingkungan kita. Jangan sampai anak cucu kita jadi korban,” ujarnya.

Dukungan sekaligus catatan kritis juga datang dari anggota Komisi IV lainnya, Budhy Setiawan (Fraksi Golkar), Nur’Aeni (Fraksi Demokrat), dan Endang Setyawati Thohari (Fraksi Gerindra).

Sementara Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi dari Fraksi Golkar mengapresiasi Kementerian LHK yang cepat membuka ruang dialog terkait RUU Omnibus Law.

Menurut Dedi, RUU tersebut bertujuan baik, namun perlu dilakukan pendalaman dan dibahas bersama-sama antara pemerintah dan DPR. ”Dari berbagai perkembangan diskusi tadi, bisa kita lihat bahwa anggota Komisi IV sangat mencintai lingkungan hidup dan kehutanan,” katanya dalam diskusi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) bidang perekonomian, Susiwijono, menerangkan bahwa RUU Omnibus Law lahir sebagai respons terhadap banyaknya peraturan yang saling mengikat dan dinilai menjadi salah satu penghambat investasi.

Hal ini kata dia, menjadikan Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara lainnya di dunia, meski memiliki potensi yang besar. ”RUU ini untuk mengurangi obesitas regulasi. Ada 43 ribu lebih peraturan yang saling mengikat, sehingga potensi investasi dan pengembangan usaha terganggu. Karenanya butuh reformasi birokrasi. Ada sekitar 45,8 juta penduduk Indonesia yang masih butuh pekerjaan dan ini harus kita pikirkan bersama,” katanya.

RUU Omnibus Law yang berkaitan dengan LHK terutama pada beberapa pasal dari UU 41/1999, UU 32/2009, dan UU 18/2013. Pada ketiga UU tersebut terdapat pasal yang dilakukan penyesuaian norma, penghapusan norma, dan penambahan norma baru dalam RUU Omnibus Law.

Perubahan dari ketiga UU tersebut dan perpsektif implikasinya dijelaskan oleh Sekjen KLHK Bambang Hendroyono dalam FGD tersebut. ”Saya mengapresiasi langkah Bu Menteri LHK yang dengan cepat mensosialisasikan ini dengan berbagai inisiatifnya. Kami minggu depan akan mulai mensosialisasikan RUU ini ke berbagai daerah,” kata Susiwijono.

Staf Ahli Kemenko Ekonomi Elen Setiadi menambahkan bahwa RUU Cipta Kerja tetap mengedepankan perlindungan ekosistem lingkungan hidup dan kehutanan.

”Amdal tetap ada. Sanksi pidana tidak hilang. Secara nasional dalam RUU Omnibus Law yang diharapkan adalah penyederhanakan perizinan, termasuk perlindungan untuk UMKM,” ungkapnya.

Menyikapi hal itu, Menteri LHK Siti Nurbaya menyatakan dukungan Komisi IV DPR terkait RUU Omnibus Law bidang LHK tetap dengan catatan-catatan kunci, di antaranya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, akan tetap teguhnya menjaga lingkungan dan fungsi-fungsi alam terutama dalam life support system, prinsip eksternalitas dalam kaitan hubungan pusat daerah menyangkut unsur administrasi dalam refleksi kewenangan dan dalam hubungan pengelolaan lingkungan.

“Yang paling penting kesiapan pelaksanaan yang mendorong pemerintah secara simultan mengerjakan kesiapan peraturan pelaksanaan UU termasuk teknologi, kesiapan RTRW dan RDTR,” katanya.

Menanggapi pernyataan Dedy Mulyadi yang berulang kali menekankan kesiapan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) sebagai basis pelaksanaan yang harus sudah siap, Siti menegaskan bahwa Presiden telah memberikan arahan yang jelas.

“Presiden memerintahkan kepada semua menteri terkait untuk persiapan pelaksanaan dan harus menjamin bahwa UU akan berjalan dengan baik setelah diundangkan. Tidak boleh ada jeda, karena tujuan utamanya adalah merespons kecepatan perubahan, sehingga harus cepat,” kata Siti Nurbaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *