Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani meminta para ulama memberi masukan terkait rancanganan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan yang akan segera memasuki tahap pembahasan di DPR RI.
Permintaan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).
“Kami juga mengajak Majelis Ulama Indonesia untuk ikut bersama-sama
memberikan saran dan masukan atas pembentukan Undang-undang di DPR RI
agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar dapat bermafaat bagi
kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia,” kata Puan dalam sambutannya.
Menurut Puan, dalam waktu dekat ini DPR akan menggelar rapat untuk menentukan apakah RUU itu dibahas melalui Komisi, Badan Legislasi (Baleg), atau Panitia Khusus (Pansus).
“DPR akan mensosialisasikan RUU itu seluas-luasnya kepada masyarakat serta akan menyerap aspirasi semua pihak,” ujar Puan.
Dalam sesi tanya jawab, beberapa kyai dan ulama juga menanyakan isu tentang omnibus law terutama soal pasal-pasal kontroversial RUU Cipta Kerja yang ramai di media massa.
Menurut Puan, DPR akan memastikan pasal-pasal yang ada dalam RUU Omnibus Law tidak bertentangan dengan UUD 45.
“Kami sudah menugaskan tim untuk menelaah pasal per pasal. Prinsipnya jangan sampai UU yang dihasilkan mencederai dan membuat tidak nyaman berbagai pihak. Karena itu sosialisasi harus terbuka ke masyarakat,” ujarnya.
Rapat pleno dewan pertimbangan tersebut dipimpin Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof Din Syamsuddin dan dihadiri 90 tokoh yang terdiri dari ketua umum ormas Islam tingkat pusat seperti PBNU dan PP Muhamadiyah, Ulama dan para cendekiawan muslim serta organisasi perempuan Islam.
About Author
