Kementerian Keuangan memastikan, bahwa penanganan kasus Jiwasraya tetap akan diselesaikan oleh Kementerian BUMN. Hanya saja, koordinasi tetap akan dilakukan bersama dengan Kementerian Keuangan.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana pada Senin (23/12/2019). Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri BUMN Erick Thohir.
“Penanganan Jiwasraya akan tetap dilakukan oleh Menteri BUMN, dengan terus berkoordinasi dengan kami di Kementerian Keuangan, terutama berkaitan dengan langkah-langkah menjaga kepercayaan polis holder yang kecil dan langkah-langkah selanjutnya terus diupayakan,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
Seperti diketahui, Dorektur Utama Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko sebelumnya mengatakan, permasalahan yang dialami perusahaan yang dipimpinnya sudah dialami sejak bertahun-tahun lalu. Namun, ia baru mengetahui masalah ini setelah mulai memimpin pada akhir tahun lalu.
Hexana juga mengatakan, tidak menemukan hasil audit keuangan perusahaan yang kredibel dalam lima tahun terakhir, kecuali audit Badan pemeriksa Keuangan pada tahun 2015. Ia menjelaskan, salah satu sumber permasalahan Jiwasraya adalah gagal dalam pembentukan harga produk Saving Plan. Pada produk tersebut, Jiwasraya menjanjikan imbal hasil tinggi kepada nasabah yang tidak sesuai dengan kondisi pasar.
Perusahaan juga sebelumnya tidak hati-hati dalam menginvestasikan premi. Berdasarkan aturann OJK, 30% premi harus diinvestasikan ke surat utang negara. Namun, Jiwasraya malah menempatkan sebagian besar investasi pada reksadana dan saham.
About Author
