Kelompok Milenial Sebut Deklarasi KAMI Sarat Muatan Politis

Kelompok Milenial Sebut Deklarasi KAMI Sarat Muatan Politis

Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terus menuai kritik. Selain karena tidak menerapkan protokol kesehatan, deklarasi yang digelar di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu disebut-sebut sarat bermuatan politis.

Pun dinilai sebagai gerakan sejumlah pihak yang tidak sabar dengan proses politik pergantian pemerintah secara konstitusional yakni 2024 mendatang. Demikian dikatakan Juru Bicara Koalisi Aksi Milenial Indonesia (KAMI) Mohammad Daud.

Jika mau bersabar, kata dia, tahun 2024 adalah momen yang tepat untuk mereka tampil menyampaikan gagasan politiknya yang lebih baik dari pemerintah sekarang.

Dengan begitu, menurut dia, rakyat bisa tertarik untuk memilihnya. Jika mereka tidak sabar hingga tahun 2024, kata dia, ada dua kemungkinan alasan kenapa mereka tidak mengambil jalan konstitusional itu.

Pertama, Daud menjelaskan, mereka sadar jualan gagasan mereka tidak laku karena berdasar sentimen SARA, bukan inovasi sebagai solusi masalah yang ada. Kedua, mereka tidak percaya diri karena sadar rata-rata sudah uzur. Sehingga, bakal tergusur oleh tokoh-tokoh muda yang lebih segar dan cerdas.

“Daripada gerakan KAMI membuat kegaduhan dimana-mana, lebih baik seluruh komponen bangsa bergotong-royong mencari jalan keluar agar pandemi Covid-19 ini cepat berlalu. Sehingga, masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa dan pemerintah dapat bekerja dengan baik,” katanya, Jumat (21/8)

Namun, Daud tetap menghargai deklarasi KAMI sebagai hak politik warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Begitu juga dengan aksi penolakan yang juga merupakan bagian hak politik KAMI sebagai warga negara.

“Oleh karena itu, tidak ada hak bagi para pendukung deklarasi KAMI untuk melarang kami mengekspresikan aspirasi kami,” ujarnya.

Seperti hak politik pendukung deklarasi dalam mengkritik pemerintah, kata Daud, pihaknya juga punya hak untuk mengkritik cara-cara yang mereka anggap tidak benar.

Menurut dia, deklarasi KAMi telah melanggar protokol kesehatan penanganan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah. Di Tugu Proklamasi, kata dia, sudah dipasang pengumuman dari Gubernur Anies Baswedan tentang larangan melakukan kegiatan yang membuat kerumunan. “Kegiatan deklarasi KAMI tersebut sengat jelas melanggar aturan Gubernur,” katanya.

Sebelumnya, PSI berharap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) memang berangkat dari kehendak menyelamatkan Indonesia. Bukan kamuflase dari upaya merebut kekuasaan.

“Jika sebenarnya bertujuan merebut kekuasaan, alangkah lebih baik jika bersabar sebentar, tunggu sampai 2024, bertarung di Pemilu. Tidak lama lagi. Sekarang KAMI seperti kebelet kekuasaan begitu,” kata Juru Bicara DPP PSI, Nanang Priyo Utomo, Selasa (18/8).

Nanang menegaskan, kritik itu wajar bahkan penting dalam demokrasi. Tapi rakyat sudah cerdas, dapat membedakan mana kritik yang ikhlas dan kritik kebencian serta penuh ambisi kekuasaan.

Di luar urusan motif, dia menyatakan, di tengah pandemi ini, prioritas yang harus dikerjakan adalah turun dan membantu rakyat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *