Suarayogyakarta.com – Wakil Presiden ke-10 dan 12 menegaskan perairan merupakan bagian dari wilayah hak berdaulat .
Karena itu Pemerintah harus menjaga dan mempertahankannya.
“Kalau Natuna saya kira itu sudah dijelaskan. Bahwa (perairan Natuna) ini Indonesia, bagian dari wilayah NKRI. Dan itu harus dipertahankan,” kata Kalla dalam keterangan tim medianya, Jumat (17/1/2020).
Kalla mengatakan, pemerintah harus menegaskan penjelasan kepada seluruh negara yang berkepentingan dengan perairan Natuna bahwa wilayah tersebut merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang menjadi hak berdaulat Indonesia.
Karenanya, aktivitas ekonomi apapun yang dilakukan kapal berbendara negara lain di zona tersebut dapat dikategorikan pelanggaran hukum.
Terlebih, lanjut Kalla, kepemilikan Natuna oleh Indonesia sudah ditegaskan melalui hukum internasional, yakni United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
Kalla pun mengatakan Indonesia telah memiliki pengalaman dalam mempertahankan wilayah yang masuk dalam kedaulatan dan hak berdaulat seperti saat mempertahankan Ambalat di Laut Sulawesi. Saat itu Indonesia berkonflik dengan Malaysia memperebutkan wilayah tersebut.
“Jadi diperjelas kepada siapa saja bahwa jangan mengklaim apa yang oleh internasional diakui sebagai bagian daripada Indonesia. Dulu kita juga pertahankan Ambalat, Natuna, dari negara lain,” lanjut Kalla.
About Author
