Jokowi Tegaskan Tak Impor Beras Sampai Akhir Juni, Repdem Desak Menko Perekonomian Cabut Perintah

Jokowi Tegaskan Tak Impor Beras Sampai Akhir Juni, Repdem Desak Menko Perekonomian Cabut Perintah

Organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), menyayangkan sikap Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto yang disebut belum mencabut perintah impor beras kepada Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Repdem, Abe Tanditasik. Abe mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengatakan jika tidak ada impor beras hingga akhir Juni 2021.

“Repdem menuntut Menko Perekonomian mencabut perintah impor beras. Menteri Perdagangan juga harus seketika langsung membatalkan program impor beras tersebut,” ungkap Abe saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (5/4/2021).

Data Kementerian Pertanian, kata Abe, menunjukkan stok beras ada di berbagai penggilingan ada 1,9 juta ton.

“Panen raya ini sedikitnya akan menghasilkan beras sekitar 12 juta ton,” ungkapnya.

Abe juga menyebut jika Bulog menegaskan ada 800 ribu ton stok beras.

“Panen raya ini menargetkan penyerapan 1,4 juta ton. Maka cadangan beras nasional akan menjadi 2,2 juta ton. Jauh lebih dari cukup,” ungkap Abe.

Selain itu, Abe juga menyebut jika Indonesia sudah tiga tahun terakhir tidak mengimpor beras.

Perhatikan Harga Beli dari Petani

Lebih lanjut meski stok aman, Abe menilai jika pemerintah harus memperhatikan harga beli beras dari petani.

“Harga beli dari petani juga harus diperhatikan, dan jangan sampai tengkulak mengaku petani. Itu yang sangat mungkin terjadi,” ungkapnya.

Sementara itu, Abe menyebut kebutuhan mendesak saat ini adalah diversifikasi atau peragaman produk pertanian.

“Presiden sudah mencanangkan food estate, pemerintah juga sedang mendorong desa wisata agro.”

“Inilah yang seharusnya dipacu, bukan impor beras yang rawan ijon (pungutan liar) seperti perintah Menko Perekonomian ke Menteri Perdagangan,” ungkap Abe.

Menteri terkait, kata Abe, harus tegak lurus dengan apa yang disampaikan presiden.

Argumen perlunya impor beras oleh menteri, lanjut Abe, bisa dikatakan sebagai tindakan manipulatif bahkan melakukan kebohongan publik.

“Jika terus berkeras, berarti kedua menteri ini punya kepentingan lain. Pilihannya cuma dua, mundur atau presiden harus memberhentikan kedua menteri yang tidak sevisi dengan presiden,” ungkapnya.

Pernyataan Jokowi

Diketahui Presiden Jokowi memastikan beras hasil panen petani akan diserap oleh Bulog dan tidak akan mengimpor beras hingga akhir Juni 2021.

Dilansir melalui kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Jokowi menjelaskan akan melibatkan Menteri Keuangan terkait anggaran.

“Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya,” ungkap Jokowi, 26 Maret 2021.

Beras petani, ungkap jokowi, akan diserap oleh Bulog pada panen raya mendatang.

“Oleh sebab itu, saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan pada pertengah Maret 2021, pemerintah berencana membuka keran impor beras sebanyak sekitar 1 juta ton.

Sebelumnya, Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Budi Waseso, mengaku tak mengusulkan pengadaan beras impor pada tahun ini.

Dikutip dari Kompas.com, langkah impor beras ini muncul justru setelah pihaknya menerima perintah mendadak dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Kebijakan Pak Menko dan Pak Mendag, kami akhirnya dikasih penugasan tiba-tiba untuk melaksanakan impor,” beber Buwas, sapaan akrabnya, dikutip dari Kompas TV, Rabu (17/3/2021).

Menurut dia, kala itu, rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya sama sekali tak pernah membahas impor beras.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *