Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi dan bekerja sama dalam pengendalian banjir dan bencana alam, khususnya di wilayah Ibu Kota dan sekitarnya.
Adapun pemangku pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota yang harus berjalan beriringan dalam menjalankan strategi pengendalian bencana alam dalam jangka panjang maupun pendek.
“Saya mengajak kita semua untuk mengevaluasi total sistem pengendalian banjir dan bencana alam dari hulu sampai hilir sehingga kita memiliki strategi besar jangka pendek, menengah, dan panjang,” ucap Jokowi.
Jokowi juga menjelaskan bahwa rencana tersebut telah ditujukan kepada antarpemerintah sudah dilakukan sejak lama.
“Yang saya tahu masterplan ini sudah ada. Tetapi saya kira implementasi perlu lebih detail lagi kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota,” kata Presiden.
Instruksi yang diberikan Jokowi pada pertemuan tersebut mengandung beberapa poin penting terkait langkah pasti untuk pengendalian banjir dan bencana alam. Salah satunya adalah rehabilitasi hutan.
“Rehabilitasi hutan, rehabilitasi lahan, dan reboisasi saya kira tidak bisa tidak, harus segera dikerjakan,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor.
Sementara itu, untuk wilayah Ibu Kota, Jokowi meminta agar penyelesaian proyek sodetan dari Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT) juga dapat diselesaikan segera.
Hal itu tentunya harus dilakukan kerja sama yang erat antara Kementerian PUPR dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membereskan kendala-kendala yang ada terkait proyek tersebut.
“Saya kira bisa secepatnya dengan Gubernur untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahannya. Pengerjaan-pengerjaan meneruskan kembali baik normalisasi atau naturalisasi yang ada di sungai-sungai di Jakarta,” imbuh Jokowi.
Dalam mengakhiri arahannya, Jokowi kembali menegaskan bahwa dalam upaya penanganan banjir, khususnya di Ibu Kota tidak dapat dilakukan sendiri.
Hal itu harus dibarengi dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun antara sesama kepala daerah yang wilayahnya saling berbatasan.
“Jakarta sebagai Ibu Kota bukan daerah yang berdiri sendiri, tetapi dikelilingi oleh wilayah Jawa Barat dan Banten,” jelasnya.
“Saya berharap semua bisa bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan masalah banjir yang ada di Ibu Kota.
“Tanpa kerja sama itu saya kira penyelesaiannya tidak komprehensif dan tidak bisa menyelesaikan masalah secepat-cepatnya,” tutupnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut Jokowi dan jajarannya, Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Bupati Lebak, serta Wali Kota Bekasi ke Istana.
About Author
