Emrus Sihombing: RUU HIP Perlu Didialogkan, Bukan Asal Ditolak

Emrus Sihombing: RUU HIP Perlu Didialogkan, Bukan Asal Ditolak

Suarayogyakarta – Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menimbulkan polemik di publik. Sebagian masyarakat menerima RUU tersebut, sementara ada juga yang menolaknya.

Menanggapi plemik itu, Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengatakan diperlukan dialog dalam merespon RUU HIP yang masih berupa draft.

“Baik, menurut pandangan saya seharusnya ini dilakukan dialog dialog, gitu ya tidak langsung tindakan menolak, tidak langsung melakukan tindakan menarik, justru saya mengatakan dialog saja dialog saja yang memasukan kata tentang ekasasila, trisila,” ujar Emrus, Minggu (28/6/2020).

Lebih jauh, Emrus mengatakan bisa saja ada plemik terkait pasa 7 dalam draft RUU HIP itu yang menuliskan Ekasila dan Trisila. Namun, menurut Emrus untuk mengetahui asal muasal kata-kata itu, diperlukan dialog dan pengutaraan argument di muka publik.

“bisa saja itu tidak sesuai dengan Panasila, tetapi dilakukan dialog, publik yang menilai posisi pandangan dia, sesuai dengan Pancasila, bertentangan atau ada alternative lain,” saran Emrus.

Menurt Emrus dialog di hadapan publik merupakan hal yang demokratis, dan itu perlu dilakukan. Indonesia merupakan negara paling demokratis ketiga setelah Amerika Serikat dan India, jadi dialog harus diutamakan bukan serta merta meolak atau menarik RUU HIP yang bentuknya masih draft.

Hal serupa diutarakan oleh Pakar Hukum Tata Negara Universitas Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Umbu Rauta yang mengatakan, “soal judul atau isi dari RUU HIP yang menimbulkan perdebatan, bukan suatu hal yang tidak bisa diganti atau diubah. Mengingat posisi dari RUU itu masih dalam bentuk draft, bahkan ketika sudah disahkan menjadi UU, judul dan isi masih bisa diubah. Jadi, menurut saya itu bukan sesuatu yang mutlak.”.

Baik Emrus maupun Umbu memiliki pandangan yang serupa. Emrus sendiri mendorong dilakukan pembahasan pasal-perpasal dalam RUU HIP. Menurutnya tidak semua pasal dalam RUU itu salah, bisa jadi ada pasal-pasal yang harus diperkuat dalam rangka pembinaan dan penguatan lembaga dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *