Cegah COVID-19, Pemkab Bantul Dukung Pelaksanaan Kampanye Daring

Cegah COVID-19, Pemkab Bantul Dukung Pelaksanaan Kampanye Daring

Bantul – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul sangat mendukung kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait larangan atau tidak diperkenankannya kegiatan kampanye terbuka atau bentuk rapat umum bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta Pilkada Serentak 2020.

“Yang jelas sudah ditetapkan tidak boleh ada kampanye terbuka, kampanye hanya boleh dilaksanakan ‘indoor’ dengan jumlah audien 50 orang, saya kira ini sebuah kebijakan bagus yang bisa mendukung pengendalian COVID-19 di Bantul,” kata Sekda Bantul Helmi Jamharis, Minggu (27/9).

Tahapan kampanye bagi paslon bupati dan wakil bupati pada peserta Pilkada Bantul dilakukan sejak 26 September sampai 5 Desember. Karena itu, dia berharap ketentuan tersebut dapat dipatuhi peserta pilkada dan masyarakat simpatisan atau pendukung calon.

Helmi yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bantul mengajak paslon dan masyarakat mengoptimalkan media dalam jaringan atau yang tidak mengharuskan tatap muka apalagi berkerumun dalam menyosialisasikan program dan mendapatkan informasi.

”Kami tentu berharap kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat memahami bahwa sekalipun kami saat ini masa pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada satu diantaranya kampanye, mereka kalau memang ingin mendapat informasi-informasi lakukanlah melalui media daring,” katanya juga.

Helmi menambahkan, termasuk menggunakan media online dan media lain yang tidak harus dilakukan secara berkerumun oleh masyarakat dan mengakibatkan terjadi pelanggaran protokol kesehatan dalam upaya pencegahan virus corona atau COVID-19.

Sementara itu, Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan, dengan adanya peraturan terbaru yaitu Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 maka pelaksanaan kampanye pada Pilkada di tengah Pandemi COVID-19 diprioritaskan menggunakan media daring.

Menurut dia juga, jika memang kemudian ketika terdapat situasi tertentu misalnya ada beberapa tempat yang tidak bisa dijangkau sinyal internet ataupun situasi lapangan yang menyulitkan menerapkan kampanye daring, maka metode kampanye dengan luring (luar jaringan) masih diperkenankan.

”Salah satunya dengan berbentuk pertemuan tatap muka peserta terbatas, ketika metode kampanye luring itu digunakan maka tetap harus menerapkan protokol kesehatan, salah satu yang kemarin kita tegaskan untuk pertemuan tatap muka paling banyak dihadiri 50 orang,” katanya lagi.

Didik juga mengatakan, untuk kampanye metode rapat umum terbuka atau pentas seni atau pentas budaya kemudian konser tersebut dengan adanya Peraturan KPU yang terbaru tersebut sudah tidak diperbolehkan. Dalam peraturan sebelumnya kampanye metode ini sempat dibolehkan.

“Jadi tidak diperbolehkan yang sifatnya rapat umum, pentas-pentas, konser dan perlombaan. Yang diperkenankan didorong untuk memanfaatkan teknologi informasi dengan media daring, kalau terpaksa harus luring dengan pertemuan tatap muka tentu ada jumlah maksimal peserta,” paparnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *