Begini Strategi pemerintah Tekan Laju Inflasi Tahun 2020

Begini Strategi pemerintah Tekan Laju Inflasi Tahun 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, inflasi pada tahun 2020 masih akan berada pada rentang sasaran 3% plus minus 1%. Meski begitu, ia tak memungkiri laju inflasi akan terganggu terutama karena adanya gangguan dari aspek logistik. Karenanya, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk meredam laju inflasi.

“Kami mewaspadai, terutama karena aspek logistik yang mengalami disrupsi dengan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Meskipun Presiden sudah menginstruksikan untuk menjaga arus logistik, tetapi diakui adanya pembatasan sosial pasti mempengaruhi lalu lintas dari logistik,” ujar Sri saat rapat virtual dengan DPR RI, Kamis (30/4).

Selain itu, ada juga beberapa tekanan yang mempengaruhi laju inflasi di tengah merebaknya wabah Corona. Di antaranya pelemahan permintaan, terutama pada komoditas barang-barang tahan lama dan jasa, terutama pada masa Ramadan dan menjelang Idulfitri.

Ada pula risiko depresiasi nilai tukar rupiah dan kelangkaan bahan baku yang akan membuat ongkos produksi naik. Potensi menurunnya kesediaan bahan pangan akibat menurunnya produksi sektor pertanian dan perikanan, juga turut andil dalam menekan laju inflasi ini.

Terakhir, adanya kendala distribusi bahan pangan, terutama saat pembatasan sosial akan ikut memberikan pengaruh.

“Beberapa hal ini kemudian bisa menimbulkan laju inflasi mengalami tekanan,” kata Sri Mulyani.

Demi menanggulanginya, pemerintah telah menyiapkan beberapa upaya agar laju inflasi tetap terkendali dan sesuai dengan sasaran inflasi pada tahun ini.

Pertama, keterjangkauan harga. Upaya ini dilakukan pemerintah dengan memberikan stimulus ekonomi berupa bantuan sosial (bansos) dalam bentuk operasi pasar, kebijakan harga eceran tertinggi (HET), dan harga acuan untuk bahan pangan.

Kedua, ketersediaan pasokan. Pemerintah memastikan pemenuhan kebutuhan logistik daerah, terutama yang menjadi konsentrasi penyebaran pandemi. Kebutuhan logistik daerah ini didukung oleh cadangan beras dari Bulog yang memadai, kebijakan pembatasan pembelian di tingkat ritel, dan relaksasi aturan impor khusus komoditas tertentu.

Ketiga, kelancaran distribusi. Dilakukan melalui pengawasan oleh satuan tugas (satgas) pangan Polri, kerja sama perdagangan antardaerah seperti sentra pertanian, pengawasan e-commerce pangan, serta rekayasa sistem logistik yang melibatkan BUMN/BUMD.

Keempat, komunikasi efektif. Dilakukan melalui koordinasi yang baik dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta monitoring stok dan harga bersama antar-TPID.

Selain itu, upaya ini juga dilakukan melalui komunikasi bijak dalam berbelanja agar tidak terjadi fenomena panic buying untuk menciptakan ekspektasi inflasi yang positif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *