Oleh : Rebecca Marian )* Jelang otonomi khusus jilid 2, kewaspadaan di Papua makin ditingkatkan untuk berjaga-jaga dari serangan kelompok kriminal bersenjata. Mereka terus menuntut kemerdekaan dan mengajak masyarakat di Bumi Cendrawasih untuk membelot. Serta menolak program otonomi khusus dari pemerintah pusat. Kelompok Kriminal…
Read More
Pemerintah mengucurkan dana otonomi khusus (Otsus) Papua sudah berjalan hampir 20 tahun, dan akan berakhir pada Desember 2021. Meski mendapat beragam tanggapan dari masyarakat, dana Otsus Papua dinilai memiliki dampak positif, walaupun disertai dengan beberapa catatan. Sekretaris FKUB Jayawijaya, Pdt Alexsander Mauri,…
Read More
Omnibus Law Cipta Kerja didesain oleh pemerintah, tidak hanya untuk pekerja tapi juga pengusaha UMKM. Mereka diutamakan karena 90% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Ada beberapa pasal yang menguntungkan mereka, dan membuat perizinan usaha makin mudah dan cepat. Saat…
Read More
Oleh : Zakaria )* Pemerintah membuat terobosan untuk memangkas hiper regulasi yang saat ini menjadi menghambat investasi. Rancangan peraturan tersebut perlu untuk segera disahkan dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terdampak krisis akibat pandemi Covid-19. Menteri Koordinator Kemaritiman dan…
Read More
Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyarankan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi bekerja sama dengan Bawaslu membentuk task force untuk menegakkan netralitas birokrasi, khususnya pada Pilkada 2020. “Kalau bisa Kementerian PAN-RB bekerja sama dengan Bawaslu…
Read More
Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib netral dalam Pilkada Serentak 2020. Sanksi menanti bagi yang terbukti mendukung pasangan calon. Mulai penurunan jabatan sampai pemecatan. “Sanksinya sangat tegas. Bisa sampai pemecatan juga. Mulai dari peringatan, diturunkan jabatan dan pangkat. Karena itu, ASN…
Read More
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, mendatang. Tito menegaskan, pihaknya akan terkibat aktif dalam satuan tugas (Satgas) pengawasan ASN selama gelaran Pilkada.…
Read More
Pilkada Serentak 2020 memasuki tahap pendaftaran para pasangan calon Bupati, Wakil Bupati dan Wali Kota, Wakil Wali Kota. Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan oleh masyarakat. Sebab, ASN rawan bersikap tidak netral. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo…
Read More
Pemerintah telah menyiapkan surat keputusan bersama (SKB) untuk menjaga netralitas ASN di Pilkada 2020. SKB akan segera diteken dalam waktu dekat. “Untuk menjaga netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2020, Kementerian PANRB, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, BKN, KASN dan…
Read More
Dua menteri bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Penandatangan tersebut dilakukan oleh Menteri…
Read More