Pernyataan Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari PDI Perjuangan, yang secara terang-terangan menyebut niat untuk “merampok uang negara” bukanlah sekadar lelucon politik yang gagal. Itu adalah cermin krisis etika seorang wakil rakyat sekaligus tamparan bagi lembaga legislatif.
Sebagai pejabat publik, Wahyudin seharusnya sadar bahwa setiap kata yang ia ucapkan tidak hanya mewakili dirinya, tetapi juga institusi DPRD dan partai yang mengusungnya. Kata “merampok uang negara” jelas melecehkan penderitaan rakyat yang saban hari bergulat dengan kemiskinan. Ucapan itu juga merusak kepercayaan publik terhadap parlemen yang sudah lama dicurigai sebagai sarang penyalahgunaan wewenang.
Namun, persoalan ini tidak berhenti pada Wahyudin seorang. PDI Perjuangan sebagai partai politik besar harus ikut bertanggung jawab. Partai adalah institusi yang mencetak dan mendidik kader. Jika kadernya secara vulgar mempermainkan isu korupsi, maka publik berhak mempertanyakan keseriusan PDI Perjuangan dalam menegakkan disiplin moral dan politik. Diamnya partai, atau hanya memberi teguran basa-basi, sama saja dengan membiarkan citra partai tercoreng dan rakyat semakin muak.
PDI Perjuangan sering mengklaim diri sebagai partai wong cilik, partai ideologis, dan penjaga demokrasi. Klaim itu kini diuji. Apakah partai benar-benar berdiri bersama rakyat atau hanya berlindung di balik jargon, sementara kadernya bebas melecehkan amanah publik? Jika tidak ada tindakan tegas mulai dari sanksi internal hingga opsi pencopotan keanggotaan maka sulit bagi publik untuk tetap percaya pada komitmen partai ini.
Kasus Wahyudin Moridu adalah peringatan keras bahwa demokrasi hanya akan sehat jika partai politik berani mendisiplinkan kadernya. Jika partai membiarkan perilaku amoral ini, maka partai itu bukan lagi rumah perjuangan rakyat, melainkan sekadar kendaraan untuk melanggengkan kekuasaan.
Rakyat butuh wakil yang berpikir dan bekerja, bukan yang bercanda dengan korupsi. Dan rakyat berhak menuntut partai politik, termasuk PDI Perjuangan, untuk membuktikan diri serius membela rakyat atau justru ikut mempermainkan mereka.
-Muhammad Rafli Sekretaris Pusat SEMA PTKIN-
