Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengaku sepakat jika pemerintah memutuskan harga BBM naik. Tujuannya, guna mengurangi beban uang negara dalam menanggung subsidi dan kompensasi.
Menurut catatan, pemerintah tahun ini mengalokasikan sekitar Rp 502 triliun untuk subsidi energi dengan komposisi paling besar untuk BBM. Sementara, harga minyak dunia terus mengalami kenaikan dan disebut menjadi beban bagi APBN.
“Rencana Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM subsidi sudah tepat dan tidak terelakkan, sebagai dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia,” kata dia.
Ia memandang melalui kenaikan ini dapat mengurangi beban subsidi energi yang saat ini sangat tinggi. Dengan begitu, subsidi bisa dialihkan secara langsung kepada masyarakat miskin dan sektor lain yang membutuhkan seperti pendidikan hingga kesehatan.
“Sudah cukup saatnya kita membakar uang kita dijalan,” ujarnya.
Melalui penyesuaian Harga BBM Subsidi juga dapat mengurangi disparitas harga antara BBM Subsidi dan Non Subsidi. Selain itu, subsidi BBM sebaiknya tetap harus diatur penggunaannya dan ditujukan untuk masyarakat yang berhak.
“Terkait BBM Subsidi, Pertamina merupakan operator yang menjalankan kebijakan dari Pemerintah (Penentu harga adalah Pemerintah), namun harus diimbangi dengan ketersediaan BBM di SPBU sehingga tidak terjadi kelangkaan atau antrian yang cukup panjang,” paparnya.
Di sisi lain, Mamit tak menampik kalau kenaikan harga BBM akan berdampak ke daya beli masyarakat. Karena bisa mempengaruhi kenaikan harga barang dan jasa yang harus dibayar masyarakat.
“Tinggal pemerintah harus memberikan stimulus tambahan bagi masyarakat terdampak. Misalnya dengan memberikan BLT atau kebijakan lain bagi masyarakat rentan. Apalagi ditengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi covid19,” ujarnya.
Pada sisi ini, kenaikan juga bisa memberikan dampak sosial di masyarakat dengan munculnya penolakan. Diikuti nantinya dengan tuntutan kenaikan upah yang terjadi seiring dengan meningkatnya beban ekonomi yang perlu ditanggung.
“Jadi semua kita kembalikan kepada pemerintah apakah siap dengan kondisi tersebut. Kenaikan ini pastinya akan memberikan ruang fiskal bagi pemerintah dalam mengatur keuangan APBN kita,” tukasnya.
About Author
