Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Tahunan MPR diapresiasi. Arahan tersebut harus disambut optimis. “Setiap ada kemauan dan rasa optimisme membangun negeri ini, pasti ada jalan keluar. Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, tentu harus patuh terhadap kebijakan Presiden,…
Read More
Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) Fredick Broven Ekayanta rumitnya birokrasi menyebabkan lemahnya perekonomian nasional. Menurutnya, perlu penyederhanaan regulasi agar ekonomi Indonesia bisa terus maju.Baca Juga Dia mengatakan, Omnibus Law merupakan skema dari penyederhanaan regulasi tersebut. Dia melanjutkan,…
Read More
Paham radikalisme dan ekstremisme masih menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Di mana, penyebarannya saat ini menjadi semakin mudah, bukan hanya dilakukan dengan cara tatap muka. Tetapi juga menjadikan media sosial sebagai sarana dalam menyebarkan paham-paham tersebut. Seperti…
Read More
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat untuk menghindarkan diri dari perasaan paling benar, perasaan paling agamis, dan perasaan paling pancaliais. Di alam demokrasi yang menjamin kebebasan, kebebasan yang harus diusung adalah yang menghargai pandangan dan hak orang lain, bukan kebebasan…
Read More
Paham radikal masih menjadi ancaman bangsa Indonesia dan dapat menyasar semua golongan, termasuk kalangan Aparatur Sipil Negara. Diperlukan langkah konkret dan simultan agar mata rantai penyebaran radikalisme dapat dihentikan karena ASN merupakan ujung tombak pelayanan negara. Keberadaan ASN yang terpapar…
Read More
Suarayogyakarta.com – Penguatan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi sesuatu yang sangat diperlukan. Penguatan tersebut bisa dengan menggunakan regulasi berupa undang-undang agar implementasi Pancasila lebih efektif. Obsatar Sinaga selaku rektor Universitas Widyatama Bandung mengemukakan, jika sebuah lembaga didirikan dengan peraturan…
Read More
Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, meminta masyarakat Kota Jayapura tidak terpengaruh dengan ajakan United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) untuk turun jalan melakukan aksi demo yang akan dipusatkan di MRP dan DPR Papua. Menurutnya, ajakan aksi turun jalan…
Read More
Setelah Otsus tahun 2001 mulai berlaku di Papua, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan untuk pemerintahan yang ada di Papua dengan kewenangan lebih. Dampaknya, banyak hal yang dapat rasakan perkembangan di Papua. Nahor Nekwek, M.Pd (Tokoh Intelektual Pendididikan) Kabupaten Yalimo, mengatakan setelah…
Read More
Jakarta – Dua Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang tengah dibahas pemerintah bersama DPR diyakini dapat menjadi terobosan menaikkan peringkat indeks kemudahan berusaha, atau lebih dikenal dengan ease of doing business (EODB). Setidaknya demikian pendapat yang disampaikan peneliti bidang ekonomi dari The…
Read More
Jakarta – Tantangan era masyarakat digital telah menghadang di depan mata. Indonesia tidak boleh berlama-lama terbelit oleh regulasi yang gemuk dan tumpang tindih. Sebuah terobosan kebijakan haruslah segera dilahirkan. Berpijak dari urgensi inilah, jalan satu-satunya menyederhanakan dan sekaligus menyeragamkan regulasi…
Read More