UU Otsus Papua Sangat Relevan Di Laksanakan Oleh Rakyat Papua Bersama Pemerintah Daerah ,DPR, MRP Di Tanah Papua

UU Otsus Papua Sangat Relevan Di Laksanakan Oleh Rakyat Papua Bersama Pemerintah Daerah ,DPR, MRP Di Tanah Papua

Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Christian  meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk  memberi pandangan bahwa UU No.21 Tahun 2001adalah Produk Hukum Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang legal dan berlaku memayungi kebijakan politik pemerintah Indonesia dalam menyikapi aspirasi politik rakyat Papua pasca reformasi tahun 199.

Dimana setelah adanya pertemuan antara rakyat Papua yang diwakili Tim 100, maka negara kemudian merespon dengan memberi ruang politik bagi rakyat Papua untuk merumuskan cara-cara legal dalam mewujudkan aspirasi politiknya tersebut.

Inilah momen dimana para cendekiawan, akademisi, pekerja LSM maupun masyarakat sipil di Tanah Papua kala itu (2001) mulai merumuskan langkah-langkah penyelesaian masalah Papua melalui pasal-pasal dari draft UU Pemerintahan Sendiri Papua yang pada akhirnya diterima, dibahas hingga disahkan sebagai UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Sejak disahkan pada tanggal 21 November 2001 hingga hari ini, UU Otsus Papua sudah 19 tahun berlaku. Sedangkan amanat pasal 34 ayat (3) huruf c angka 2 tentang Penerimaan Khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional itulah yang akan berakhir pada akhir tahun 2020 nanti.

Sehingga menurut pandangan saya perlu dilakukan evaluasi sebagai syarat yang diatur secara konstitusional di dalam pasal 78 UU Otsus itu sendiri. Evaluasi ini penting dan semestinya melibatkan rakyat Papua secara total tanpa syarat, terutama Orang Asli Papua (OAP).

Evaluasi penting pula untuk menilai apakah benar ada kegagalan? Atau apalah ada keberhasilan (sucsess story) yang bisa digunakan untuk merancang masa depan yang lebih baik? Evaluasi penting untuk memulai merancang sebuah perubahan terhadap UU Otsus Papua sebagai diatur dalam amanat pasal 77.

Sehingga sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) saya berpendapat bahwa evaluasi terhadap UU Otsus Papua sangat relevan dilaksanakan oleh rakyat Papua bersama dengan pemerintah daerah serta DPR dan MRP di Tanah Papua. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *