Transaksi Lintas Negara FPI, Islah Bahrawi : Polri Harus Telusuri Motifnya

Transaksi Lintas Negara FPI, Islah Bahrawi : Polri Harus Telusuri Motifnya

Suarayogyakarta.com – Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi mengingatkan Polri untuk dapat menelusuri dan mengungkap motif di balik transasksi aliran dana asing atau lintas negara terhadap ormas Front Pembela Islam (FPI).

Islah Bahrawi beranggap dalam kasus ini harus berca dari kasus kelompok radikal, menurutnya membekukan rekening FPI adalah tindakan yang tepat.

“Berkaca dari berbagai kasus pendanaan terhadap kelompok radikal, tindakan PPATK membekukan beberapa rekening FPI itu sudah tepat,” ujar Islah Bahrawi Senin 25 Januari 2021.

“Karena memang ini modus operandi yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrem kanan di Indonesia,” sambung Islah Bahrawi

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya menemukan transaksi lintas negara dalam rekening milik orang-orang yang terafiliasi dengan ormas FPI.

Menurut Islah Bahrawi, pendanaan dalam gerakan radikal, ekstrem, dan terorisme di Indonesia selalu menjadi persoalan, karena terorisme selalu mencari celah untuk menggunakan berbagai jalur dalam hal pendanaan kegiatan.

Seperti contoh, ketika penelusuran secara digital semakin ketat dilakukan maka kelompok terorisme menggunakan jalur non digital untuk transaksi misalnya temuan soal pendaan yang berasal dari kotak amal yang disebar diberbagai tempat.

Selain itu, Ia juga menyebut bahwa beberapa kelompok teroris menggunakan sirkular funding atau pencucian uang dengan mekanisme uang yang dikeluarkan terlebih dahulu dari dalam negeri, lalu diendapkan di luar negeri, kemudian kembali ke dalam negeri.

Islah mencontohkan aksi Arab Spring yang membuat beberapa negara di Timur Tengah hancur-hancuran, ditengarai ada aliran dana luar negeri dan keterlibatan negara-negara barat dalam upaya menghancurkan beberapa negara Arab yang dipimpin orang-orang yang dinilai totalitarian.

Sehingga dalam konteks negara Indonesia, Islah menganalisis FPI bisa saja menjadi mesin curah, karena masih bisa bergerak di tataran normatif, kemudian FPI seperti dispenser untuk pendanaan kelompok ekstrem.

Islah menengarai adanya indikasi keterlibatan lembaga donasi dan beberapa orang top di Indonesia mendanai FPI, tetapi modelnya berputar, dikeluarkan ke luar negeri, lalu kembali ke Indonesia.

“Ya bagusnya dibekukan, sebelum dana yang di dalam itu dikuras. Memang seharusnya Polri dan juga beberapa lembaga penegak hukum dan juga stakeholder, sudah harus bisa men-‘tracing’ itu,” tegasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *