Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 mendatang. Pemprov DIJ menyiapkan sejumlah skema, namun sinergitas antar stakeholder tetap dibutuhkan. “Fokus pada kawasan selatan. Semata-mata tidak hanya untuk mengatasi kemiskinan di wilayah selatan, namun sekaligus sebagai upaya dalam mengurangi kesenjangan,” ujar Gubernur DIJ Hamengku Buwono X pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan RKPD DIJ belum lama ini.
HB X menyebut pola kebijakan One Size Fit All tidak tepat digunakan. Sehingga dibutuhkan kolaborasi berbasis keunggulan daerah masing-masing. Salah satu metode yang diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan adalah pembangunan reformasi kalurahan.
Melalui reformasi kalurahan diharapkan mampu mengembangkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan warga. Maka kapasitas pemerintah kalurahan dan pemberdayaan masyarakat ditingkatkan. “Dalam hal ini, kita perlu kembali mengkaji dan menggali potensi-potensi unggulan sesuai dengan karakteristik wilayah dan secara optimal memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas RI, Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Leonardo Adypurnama mengatakan, prioritas pembangunan kawasan selatan patut diapresiasi. Menurutnya visi misi gubernur DIJ ini sangat strategis.“Jadi view dari misi dari bapak gubernur untuk melihat lagi ke wilayah selatan ini menjadi salah satu hal yang strategis. Sangat strategis bagaimana memperlihatkan sebenarnya wilayah selatan juga memiliki potensi yang bisa menggerakkan perekonomian,” jelasnya.
Menurutnya, menyeimbangkan ketimpangan wilayah utara dan selatan Pulau Jawa perlu dilakukan. Oleh sebab, itu kolaborasi dan sinergitas perlu dilakukan, sektor unggulan di wilayah selatan perlu dipetakan.
About Author
