Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin mengakui bahwa keberadaan Undang Undang-undang omnibus Law Cipta Kerja yang kini ditangguhkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk diperbaiki sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan UMKM Indonesia. Hal ini disampaikan mantan ketua HIPMI…
Read More
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi regulasi yang ampuh dalam menegakkan reformasi birokrasi, termasuk membabat habis korupsi. Penyebabnya dalam UU ini disebutkan bahwa segala jenis perizinan harus online sehingga tidak ada celah untuk melakukan korupsi. Korupsi…
Read More
Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) merupakan inovasi besar dalam meringkas regulasi. Dengan adanya penerapan kebijakan tersebut, arus investasi akan semakin besar yang dapat mendorong kinerja sektor ekonomi. Tahun 2022 merupakan tahun di mana masyarakat kembali menata hidupnya setelah sebelumnya digempur oleh Pandemi…
Read More
Suarayogyakarta – DPR akan segera melakukan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Revisi ini untuk menyelamatkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, revisi UU 12/2011…
Read More
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menegaskan kalangan pengusaha membuka diri untuk membahas kembali objek materi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang belakangan diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 November 2021. Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan…
Read More
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengundang para buruh dalam proses perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Elemen buruh sebelumnya menolak perbaikan UU Cipta Kerja yang sudah ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyatakan bahwa…
Read More
Suarayogyakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani dalam pidato paripurna mengungkapkan beberapa hal yang akan menjadi fokus perhatian DPR-RI, salah satunya adalah menindaklanjuti putusan uji materi UU Cipta Kerja Mahkamah Konstitusi (MK). “DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi…
Read More
Suarayogyakarta – DPR akan segera melakukan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Revisi ini untuk menyelamatkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, revisi UU 12/2011…
Read More
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terus menjaga komunikasi dengan para investor pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Cipta Kerja sebagai upaya mitigasi agar putusan tersebut tak berdampak signifikan terhadap realisasi investasi. “Dampaknya pasti ada, namun dampak…
Read More
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek berjanji akan membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Kata dia, UU Cipta Kerja dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi (MK),…
Read More