Opini, Suarayogyakarta Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja telah banyak melalui segala proses perencanaan dan perancangan yang matang, karena juga mempertimbangkan seluruh aspek secara komprehensif yang ada di masyarakat Indonesia. Tepat pada tanggal 30 bulan Desember tahun 2022…
Read More
Undang-undang (UU) Cipta Kerja merupakan regulasi yang mampu meringkas hiper regulasi yang ada di Indonesia. Keberadaan peraturan tersebut juga berdampak positif bagi pengusaha karena memudahkan perizinan, sehingga diharapkan dapat memperbanyak lapangan kerja bagi masyarakat. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, UU…
Read More
Suarayogyakarta – DPR akan segera melakukan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Revisi ini untuk menyelamatkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, revisi UU 12/2011…
Read More
Pemerintah membentuk tim independen guna menyampaikan ke publik dan menyerap aspirasi terkait Rancangan Peraturan Presiden (RPP), dan Rancangan Peraturan Presiden (RPepres) UU Cipta Kerja yang sedang disusun. Hal itu guna memastikan seluruh kepentingan masyarakat terakomodasi. “Kami sangat berharap acara ini…
Read More
Kementerian Koperasi dan UKM menilai bahwa dalam perspektif koperasi dan UMKM, UU Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja adalah terobosan hukum untuk memberikan kemudahan, pemberdayaaan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM. “Paling sedikit terdapat sembilan kemudahan bagi koperasi dan UMKM,” kata Deputi…
Read More
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merevisi peraturan pemerintah (PP) tentang penyelenggaraan perkeretaapian sebagai dampak dari UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja. Dalam rancangan, investasi di sektor kereta api dipermudah. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Kemenhub Umar Aris menuturkan dari UU…
Read More
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menilai, keberadaan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) diyakini akan menggairahkan iklim investasi di daerah dan pusat. Kehadiran UU Cipta Kerja sangat dibutuhkan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional saat…
Read More
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengklaim bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja merupakan momentum reformasi birokrasi untuk lompatan besar ekonomi nasional. Sehingga, implementasi regulasi anyar ini diyakini dapat melepaskan Indonesia dari jerat negara berpenghasilan menengah (middle income). “UU Cipta Kerja merupakan…
Read More
Deputi Koordinasi Bidang Makroekonomi dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, pemerintah memiliki komitmen kuat melakukan reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja. Menurut dia, UU Cipta Kerja diharapkan bisa memperbaiki iklim bisnis dan investasi, mengembalikan operasional perusahaan, UMKM dan koperasi, serta…
Read More
Pandemi Covid-19 berdampak cukup berat terhadap sektor ketenagakerjaan. Deputi Bidang Koordinasi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan, sebanyak 29,12 juta orang kehilangan pekerjaan atau menjadi pengangguran akibat pandemi Covid-19. “Mereka ada…
Read More