Suarayogyakarta – Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja yang telah ditanda tangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Desember 2022 lalu, dinilai menjamin kesejahteraan buruh. Anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin mengatakan…
Read More
Pakar Hukum Tata Negara Profesor Yusril Ihza Mahendra mengatakan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sudah sesuai prosedur, dan perintah Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut disampaikan Yusril melalui keterangan resminya yang diterima InfoPublik,…
Read More
Said Iqbal menegaskan pihaknya mendukung terbitnya Perppu Cipta Kerja. Ada beberapa alasan seperti darurat PHK hingga mosi tidak percaya. Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mendukung diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Said…
Read More
Suarayogyakarta – Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Sebelumnya, UU PPP yang direvisi sudah disahkan oleh DPR pada 24 Mei lalu. Dengan revisi…
Read More
Suarayogyakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan batas waktu maksimal dua tahun sejak amar putusan dibacakan yakni 25 November 2021, bagi DPR dan pemerintah untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Apabila dalam waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta…
Read More
Suarayogyakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan persiapan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI dalam upaya memperbaiki Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Hal ini dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan omnibus law tersebut inkonstitusional bersyarat. Airlangga mengatakan dua undang-undang yang akan…
Read More
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi regulasi yang ampuh dalam menegakkan reformasi birokrasi, termasuk membabat habis korupsi. Penyebabnya dalam UU ini disebutkan bahwa segala jenis perizinan harus online sehingga tidak ada celah untuk melakukan korupsi. Korupsi menjadi momok…
Read More
Suarayogyakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR memastikan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentan Cipta Kerja (Ciptaker), masuk Program Legislasi Nasional (prolegnas) Prioritas 2022. Selain itu, Baleg juga akan mengubah UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). “Revisi UU…
Read More
Suarayogyakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani dalam pidato paripurna mengungkapkan beberapa hal yang akan menjadi fokus perhatian DPR-RI, salah satunya adalah menindaklanjuti putusan uji materi UU Cipta Kerja Mahkamah Konstitusi (MK). “DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi…
Read More
Suarayogyakarta – DPR akan segera melakukan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Revisi ini untuk menyelamatkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, revisi UU 12/2011…
Read More