Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Papua Dra. Sipora Nelci Modouw meminta agar 1 Desember diperingati sebagai Hari Aids Sedunia, bukannya HUT OPM.
Hal itu diungkapkan Nelci saat diwawancarai di Jayapura, Rabu (30/11) siang.
Menyikapi rencana aksi 1 Desember sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang selalu diwarnai dengan tuntutan referendum, Nilce meminta warga Papua, tidak terpengaruh oleh ajakan-ajakan ‘merdeka’ yang kerap disuarakan para aktivis pendukung OPM.
Mama Sip, begitu ia biasa disapa mengatakan anak-anak muda yang aktif menyuarakan Papua merdeka telah dipengaruhi oleh informasi-informasi yang sengaja dipelintir oleh kelompok tertentu, baik di luar negeri maupun di Papua sendiri.
“Katanya 1 Desember itu hari merdeka. Merdeka yang mereka mimpikan itu mungkin merdeka angan-angan saja. Dia mimpi sesuatu yang tidak mungkin. Saya anak veteran, jadi, saya harus bicara begitu,” tegas Nilce.
Sementara itu, tokoh pemuda Kabupaten Keerom Yohanis A Musui mengaku kemerdekaan Papua telah inkrah di pangkuan ibu pertiwi.
Bagi pemuda berusia 30 tahun ini, merdeka bukan berarti pisah dari NKRI melainkan kemerdekaan sesungguhnya ialah mampu membangun Papua yang lebih baik ke depannya.
“Hilangkan stigma lama, mari kita bergandengan tangan membangun Papua. Kita harus maju karena kita sudah merdeka,” tegas Yohanis.
Terpisah, tokoh pemuda Kabupaten Sarmi Benyamin Tiris juga menyampaikan pendapatnya tentang makna merdeka.
Menurut Ketua Umum Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Philoktov Provinsi Papua (IKKBP) ini, aksi-aksi menuntut referendum yang disuarakan oleh para pendukung Papua merdeka hanyalah ekspresi kelompok-kelompok tertentu yang meminta perhatian lebih dari pemerintah.
“Buat kami (aksi-aksi minta merdeka) itu bukan persoalan. Itu juga mungkin berupa suatu perhatian yang diminta. Kalau untuk Papua lepas dari NKRI, itu sudah tidak bisa karena Papua itu sudah final di dalam NKRI,” tegas Benyamin.
Kepada para pendukung OPM, Benyamin mengimbau untuk bisa mengukur kemampuan dan kekuatan diri masing-masing.
Sebab, menurutnya, kemerdekaan dalam arti politis adalah berbicara tentang mendirikan negara sendiri. Hal itu bukan hal yang kecil.
Perjuangan kemerdekaan yang sebenarnya itu, lanjut Benyamin, adalah perjuangan untuk membebaskan Papua dari kemiskinan, keterbelakangan, dari korupsi. Perjuangan mengelola sumber-sumber kekayaan alam yang melimpah di tanah Papua ini untuk menyejahterakan orang Papua.
“Seperti kebutuhan makan, minum, sandang, rumah, pendidikan, kesehatan, apa segala macam kebutuhan primer itu harus bisa kita penuhi dari sekarang dengan mengelola kekayaan alam Papua ini,” kata Benyamin.
Dia meminta pemerintah tidak perlu ambil pusing terhadap tuntutan-tuntutan Papua merdeka. Rakyat Papua, menurutnya, sedang menanti langkah-langkah Pemerintah untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan dalam skema Otonomi Khusus (Otsus) yang baru.
“Jadi, kita tidak usah lagi berbicara Papua ke depan untuk merdeka. Kita sudah diberikan otonomi khusus itu, kita sudah diberikan wewenang khusus untuk melihat kesejahteraan daripada kami orang Papua,” tegas Benyamin.
Menurut Benyamin, Otsus Jilid Satu belum memberikan hasil maksimal, bahkan ia menyebutnya gagal.
Oleh karena itu, Benyamin berharap pada Otsus Jilid Dua ini, Pemerintah benar-benar mengontrol secara ketat penggunaan anggaran dari dana Otsus agar para pejabat di daerah tidak leluasa melakukan penyimpangan untuk memperkaya diri.
“Kepala daerah untuk mengatur (dana Otsus) tetapi gagal. Gagal itu bukan ada di pusat atau di mana-mana, tetapi gagal itu ada di kita orang Papua sendiri,” pinta Benyamin.
Dia beralasan orang Papua sendiri yang memimpin warga Papua.
“Baku tipu (menipu) di atas tanah kita ini, tanah leluhur ini. Jadi, jangan kita berharap atau bermimpi ke depan untuk Papua lepas dari NKRI,” ujar Benyamin.
About Author
