Selamatkan UMKM, Pemerintah Diminta Manfaatkan Produk Lokal

Selamatkan UMKM, Pemerintah Diminta Manfaatkan Produk Lokal

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terus mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Salah satunya mendorong pemerintah untuk memperbanyak pelibatan sektor ini dalam belanja barang dan jasa pemerintah.

“Kami terus berupaya mendukung usaha UMKM. Maka kami mendorong pemerintah memperluas UMKM dalam belanja barang dan dan jasa pemerintah,” kata Ketua Bidang UMKM Apindo, Ronald Walla dalam Webinar Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Kamis (16/7).

Menurutnya akibat pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak empat bulan terakhir ini berimbas buruk pada kelangsungan usaha UMKM. Padahal sektor ini dinilai sebagai backbone ekonomi nasional.

Maka dari itu, hal ini menjadi momen sangat penting untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang tengah terpuruk, yakni dengan memperbanyak peran UMKM dalam belanja barang dan jasa pemerintah. Terlebih nilai potensi dari pengadaan belanja barang dan jasa pemerintah sangat besar bagi UMKM.

Sebagai informasi, Kementerian Koperasi dan UKM menaksir nilai keuntungan yang bisa diraup oleh pelaku UMKM total mencapai Rp 700 triliun. “Nilai potensinya ini cukup besar bagi UMKM. Kalau tidak dimanfaatkan ke depannya mau apa?,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong pengembangan dan peningkatan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah melibatkan sektor UMKM dalam belanja barang dan jasa pemerintah.

“Saya memberikan apresiasi tinggi kepada LKPP dalam memprioritaskan belanja Kementerian/Lembaga pada produk UMKM. Potensi belanja sekitar Rp700 triliun bisa dimaksimalkan untuk diarahkan pada produk UKM,” tegas Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dalam pertemuan yang dilakukan di Kantor LKPP, Jakarta, Rabu (17/6).

Dia mengatakan, pertemuan dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah. Dia berharap, belanja kementerian dan lembaga yang memiliki potensi sekitar Rp700 Triliun dapat memprioritaskan produk UMKM. Kini pihaknya bersama LKPP tengah menyiapkan UMKM untuk masuk ke dalam sistem LKPP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *