RUU BPIP menegaskan Pancasila

RUU BPIP menegaskan Pancasila

Suarayogyakarta – Menjelang HUT ke-75 Kemerdekaan RI, publik dihebohkan polemik seputar legislasi Pancasila. Usulan DPR untuk menyusun RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) jadi pemicu polemik itu. RUU HIP yang berisi 10 bab dan 60 pasal, dalam 46 halaman ini mengandung konsep Ekasila dan Trisila (Pasal 7) yang melahirkan perdebatan publik. Padahal, konsep ini lahir dari pandangan Bung Karno saat merumuskan Pancasila, 1 Juni 1945.

RUU HIP ditolak sejumlah organisasi keagamaan dan komunitas seperti Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri. Kerasnya gelombang penolakan memaksa DPR mengubah rencananya dengan mengganti RUU HIP menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Melalui Menko Polhukam Mahfud MD, pemerintah tegas menolak pembahasan RUU HIP. Mahfud menyatakan pemerintah tidak setuju untuk membahas substansi RUU HIP. Pemerintah hanya setuju dengan satu konsep Pancasila sebagaimana dikenal luas. Selain itu, alasan fokus menangani pandemi Covid-19. Pemerintah juga meminta DPR untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi berbagai elemen masyarakat.

Tak lama kemudian, pemerintah mengirimkan usulan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ke DPR sebagai pengganti RUU HIP (16/7/2020). RUU BPIP menegaskan Pancasila yang diakui seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Draf RUU BPIP hanya terdiri dari 7 bab, dan 17 pasal, dalam 16 halaman. RUU BPIP dimaksudkan agar energi bangsa diarahkan ke agenda strategis terkait legislasi kelembagaan BPIP, yang sudah lahir berdasarkan Perpres No 7/2018 dan perlu penguatan, tanpa mengutak-atik substansi Pancasila.

Latar Polemik
Jika dilihat peta politik di DPR, hanya dua fraksi yang tak mengusulkan RUU HIP, yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang keduanya di luar koalisi pemerintahan. Setelah keras diprotes, RUU HIP diusulkan DPR untuk diubah judulnya menjadi RUU PIP, yang merupakan konsep awal sebelum RUU HIP. Kritik publik tetap nyaring terdengar.

Hemat penulis, beberapa kemungkinan latar belakang polemik terkait legislasi Pancasila didasarkan pandangan sejumlah pihak. Pertama, polemik karena alasan ideologis. Pengusul ingin mengamankan Pancasila dengan cara mengokohkan ajaran ideologis warisan pendiri bangsa melalui satu produk legislasi. Sedangkan penolak menuduh pengusul tak paham posisi Pancasila sebagai dasar negara. Juga menarik mencermati penolak yang sebagian di antaranya ada kalangan yang tak sepenuhnya nyaman dengan Pancasila. Pro dan kontra seolah jadi absurd.

Kedua, polemik karena alasan strategis. Mengingat Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19 yang menyita perhatian dan sumber daya pemerintah, maka pembahasan RUU HIP dianggap tidak mendesak. Pemerintah ingin berkonsentrasi dalam melindungi kesehatan dan keselamatan warga ketimbang lainnya. Indonesia fokus menangani dampak pandemi. Lebih strategis, DPR dan pemerintah intensifkan dialog dengan para ahli dan organisasi masyarakat.

Ketiga, polemik dipicu perbedaan politik. Pihak pro maupun kontra telah terperangkap menjadikan Pancasila sebagai komoditas politik pragmatis untuk kepentingan politik elektoral. Tak ditemukan urgensi dari realisasi Pancasila dalam sebuah UU. Pancasila semestinya mengalir di seluruh urat nadi peraturan perundang-undangan. Terlalu sempit jika Pancasila hanya dijadikan alat bargaining politik. Pesan publik, Pancasila jangan direduksi oleh dan untuk kepentingan politik.

Penguatan Kelembagaan
Kita paham, Pancasila itu bersifat abstrak-transendental, mengingat ia terdiri dari nilai-nilai fundamental yang mendasari berdirinya negara, sekaligus konkret-operasional sebagai panduan kerja tubuh negara Republik Indonesia. Sila ketuhahan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi-kerakyatan, dan keadilan sosial, merupakan nilai-nilai dasar yang memandu langkah bangsa dan negara sebagai kesepakatan bersama pendiri Republik Indonesia, sejak 1 Juni 1945.

Karenanya, dalam praktik berbangsa dan bernegara, Pancasila harus menjadi dasar bagi penyusunan UUD atau konstitusi dan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya. Seluruh UU, peraturan pemerintah, peraturan/keputusan presiden, peraturan daerah, peraturan/keputusan gubernur, bupati atau wali kota, hingga camat dan lurah/kepala desa wajib hukumnya untuk selalu mengingat Pancasila dalam teks dan konteks kebijakannya.

Tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Juga haram hukumnya bagi suatu produk hukum melawan atau mengkhianati nilai-nilai luhur Pancasila. Jika ada produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, negara mestilah punya mekanisme kontrol, evaluasi dan eksekusi bagi eksistensinya.

Karena RUU HIP dan/atau RUU PIP telah menuai polemik berkepanjangan yang menguras energi, para pemimpin bangsa hendaknya segera menyatukan pikiran dan langkah untuk membuat legislasi yang mengatur wewenang, tugas dan fungsi BPIP. Diperlukan kesepakatan pemerintah dan DPR untuk mewujudkan suatu kelembagaan yang membina ideologi Pancasila.

Akhirnya, lembaga yang diberi kewenangan menjalankan program dan kegiatan terkait Pancasila haruslah kredibel, kokoh dan berwibawa di bawah payung legislasi khusus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *